SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Gelombang penolakan terhadap rencana aktivitas survei seismik oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, terus bergulir. Puncaknya terjadi setelah aksi massa pecah akibat penangkapan enam nelayan di wilayah tersebut.
Namun di tengah riuhnya aksi protes warga, muncul sorotan baru di media sosial. Sebuah akun TikTok bernama @muhammadrauf mengunggah video bertajuk “Kangean Bermunajat” yang disertai tulisan kontroversial:
“PT KEI adalah induk dari kegaduhan, Badrul adalah panglimanya kegaduhan.”
Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari warganet. Beberapa komentar yang muncul di antaranya:
@●ABU ABU●: “Betul, Badrul inilah masalah terbesarnya.”
@apsara lama: “Semoga perjuanganmu berhasil untuk kemakmuran Kangean, tolak migas/PT KEI.”
@zabil90: “Jangan pilih lagi Badrul Aini nanti kalau mau calon lagi.”
Nama Badrul Aini yang disebut dalam unggahan itu diduga merujuk pada politisi Partai Bulan Bintang (PBB) asal Kepulauan Kangean, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumenep periode 2004–2009 dari daerah pemilihan (Dapil) VIII, meliputi Kecamatan Arjasa, Sapeken, dan Kangayan.
Meski demikian, hingga kini belum dapat dipastikan apakah yang dimaksud dalam unggahan TikTok tersebut benar merujuk pada sosok Badrul Aini anggota DPRD Sumenep itu atau bukan.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan berita, awak media TrendiKabar.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Badrul Aini melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini ditulis belum memperoleh tanggapan maupun klarifikasi resmi.
Jika benar tudingan di media sosial itu ditujukan kepada anggota dewan tersebut, publik menilai bahwa seorang wakil rakyat semestinya menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepulauan, terutama terkait penolakan aktivitas PT KEI, bukan sebaliknya berlindung di balik kepentingan korporasi.
Isu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan DPRD Sumenep untuk memastikan bahwa setiap kegiatan investasi di wilayah kepulauan tetap menghormati suara warga, kelestarian lingkungan, serta keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.
Penulis : Mat Halil/Suri Hariady
Editor : (Red)
