PAMEKASAN, (TrendiKabar.com) – Pengelolaan aset desa di Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menjadi sorotan. Tanah Kas Desa (TKD) berupa lahan tambak garam yang disebut berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp1 miliar per tahun kini dipersoalkan. Selama lima tahun, nilainya diperkirakan mencapai Rp5 miliar.
Persoalannya, hasil pemanfaatan aset tersebut diduga tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) sejak 2022 hingga 2026. Dugaan ini menyeret nama Subahnan, Kepala Desa Majungan, yang kini diadukan ke Polres Pamekasan.
Pengaduan disampaikan Samsul Muarif, warga setempat, melalui tim kuasa hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.
Adapun objek yang dipersoalkan merupakan lahan tambak garam berstatus aset desa, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan.
Pendapatan Miliaran, Transparansi Dipertanyakan
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mekanisme pemanfaatan aset itu, berapa pendapatan yang sebenarnya diperoleh, dan ke mana aliran uangnya selama ini?
Tim kuasa hukum menilai pengelolaan Tanah Kas Desa harus memiliki dasar hukum yang jelas, tercatat dalam administrasi keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mereka meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pamekasan menelusuri aliran dana, memeriksa dokumen pengelolaan, dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tambak garam tersebut.
“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok pernyataan tim kuasa hukum.
Tim advokat yang terdiri dari Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset tersebut.
Desak Aparat Ungkap Aliran Dana
Dugaan tidak disetorkannya pendapatan aset desa bukan persoalan sepele. Apabila ditemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Kini, transparansi pengelolaan tambak garam Majungan menjadi hal yang ditunggu masyarakat. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga memastikan berapa pendapatan yang dihasilkan dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Sebab, ketika aset desa diduga menghasilkan miliaran rupiah, masyarakat berhak mengetahui ke mana setiap rupiah pendapatannya bermuara.
Editor : (Red)
Sumber Berita: YLBH Taretan Legal Justitia

























