Survei Migas Resahkan Nelayan Pantura Sumenep, Aktivis Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep Turun Tangan

- Publisher

Minggu, 22 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Efendi Pradana soroti dampak survei migas terhadap nelayan Pantura Sumenep.

Foto: Efendi Pradana soroti dampak survei migas terhadap nelayan Pantura Sumenep.

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Aktivitas survei seismik 3D untuk kepentingan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) di perairan Sumenep menuai keresahan masyarakat pesisir. Dugaan pengusiran nelayan tradisional hingga kabar kerusakan alat tangkap menjadi perhatian aktivis dan pegiat demokrasi Pantura Sumenep, Efendi Pradana, S.Psi.

Ia menyayangkan apabila aktivitas eksplorasi sumber daya alam justru membuat masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari laut kehilangan ruang untuk mencari nafkah.

“Jangan sampai kekayaan migas Sumenep dieksplorasi, tetapi nelayannya justru kehilangan mata pencaharian. Bagi nelayan, laut bukan sekadar wilayah perairan. Di sanalah mereka mencari makan, membiayai pendidikan anak, dan menghidupi keluarganya. Kalau mereka tidak bisa melaut, bagaimana nasib keluarga mereka?” ungkap Efendi.

Berdasarkan informasi nelayan setempat, kegiatan survei seismik 3D melibatkan kapal Discoverer 2, Discoverer 3, serta tiga kapal lainnya. Nelayan juga menyampaikan dugaan adanya pengawalan oleh KRI Raden Eddy Martadinata. Keluhan gangguan aktivitas melaut disebut muncul di kawasan Slopeng, Badur, Legung, dan sejumlah wilayah lainnya.

Efendi turut menyoroti kabar dugaan kerusakan jala dan rumpon nelayan yang dikaitkan dengan aktivitas kapal Anugerah Bersama 17. Menurutnya, jika informasi tersebut benar, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Jala dan rumpon itu modal kerja nelayan. Kalau rusak, mereka kehilangan aset sekaligus kesempatan mencari penghasilan. Siapa yang bertanggung jawab? Ke mana mereka harus mengadu? Jangan sampai rakyat kecil menanggung sendiri kerugian akibat aktivitas industri,” tegasnya.

Meski demikian, Efendi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi maupun eksplorasi migas. Ia memahami pentingnya pemanfaatan sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi. Namun, kegiatan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan mata pencaharian masyarakat pesisir.

“Investasi dan eksplorasi sumber daya alam memang penting. Tetapi jangan sampai kepentingan ekonomi industri mengorbankan kesejahteraan nelayan. Pembangunan harus memberikan manfaat, bukan justru menambah beban masyarakat kecil,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep yang menyebut sosialisasi survei seismik telah dilakukan di tingkat kabupaten.

“Kalau sosialisasi sudah dilaksanakan, kapan waktunya? Siapa saja yang dilibatkan? Bagaimana respons masyarakat? Apakah nelayan yang beraktivitas langsung di wilayah terdampak benar-benar mendapatkan informasi? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Efendi mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep segera hadir memfasilitasi dialog antara nelayan, operator kapal, dan instansi terkait. Ia meminta kejelasan perizinan, batas operasional survei, pendataan kerugian, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat terdampak.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan maritim yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian dapat memicu keresahan dan mengganggu kondusivitas masyarakat.

“Jangan menunggu persoalan membesar baru pemerintah turun tangan. Negara harus hadir ketika rakyatnya menghadapi kesulitan. Jangan hanya menghitung potensi kekayaan migas di laut Sumenep, tetapi lupakan keluarga nelayan yang menggantungkan hidup dari laut tersebut,” pungkas Efendi.

 

 

Penulis : Suri Hariady

Editor : (Red)

Berita Terkait

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan
WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA
Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan
Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat
Demo Puskesmas Legung Batal! Kapus dan Dokter Minta Maaf, Keluarga Pilih Damai
Kapal Anugerah Bersama 17 Diduga Survei Seismik di Slopeng, Nelayan Mengaku Terusik, Pemkab Sumenep Belum Merespons
Diskominfo Sumenep Perbarui Fitur SiLaPoR 112, Respons Pengaduan dan Layanan Darurat Diperkuat
FAKTA di Balik Pengawasan Pelabuhan Kalianget, KSOP Ungkap Batas Kewenangan Pemeriksaan Dokumen Kendaraan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:52 WIB

Survei Migas Resahkan Nelayan Pantura Sumenep, Aktivis Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 23:10 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan

Sabtu, 21 November 2026 - 15:32 WIB

WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA

Sabtu, 21 November 2026 - 09:39 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan

Jumat, 20 November 2026 - 21:13 WIB

Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat

Berita Terbaru