SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pelayanan rujukan pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan. Seorang pasien berinisial MS yang berharap mendapatkan rujukan ke rumah sakit justru diminta menjalani pengobatan dan pemantauan terlebih dahulu.
Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah Kepala Puskesmas (Kapus) Legung, Adi Mulyono, mengungkapkan sejumlah pertimbangan terkait kebijakan rujukan. Mulai dari evaluasi BPJS Kesehatan, pembatasan rujukan kasus nonspesialistik, hingga kekhawatirannya mengintervensi keputusan dokter karena takut menimbulkan ketidaknyamanan.
MS mendatangi Puskesmas Legung pada Senin (16/11/2026) dengan harapan memperoleh surat rujukan ke Rumah Sakit Islam (RSI). Namun, permintaan tersebut belum dipenuhi. Pihak Puskesmas memilih memberikan obat dan meminta pasien menjalani evaluasi setelah beberapa hari pengobatan.
Keputusan itu dipersoalkan AA, suami MS. Ia menilai keluarganya berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai alasan medis penundaan rujukan, terlebih keluhan yang dialami istrinya telah berlangsung cukup lama.
“Kalau memang istri saya belum bisa dirujuk, jelaskan apa alasan medisnya. Jangan sampai kami harus menunggu kondisi istri semakin parah baru mendapatkan penanganan yang semestinya,” ungkap AA.
Keluarga juga mempertanyakan tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium yang dinilai dapat membantu memastikan kondisi kesehatan pasien. Mereka berharap penanganan tidak hanya berorientasi pada pemberian obat, tetapi juga didukung pemeriksaan sesuai indikasi medis.
Dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Adi Mulyono membenarkan bahwa MS belum mendapatkan rujukan. Ia berdalih Puskesmas harus mengikuti ketentuan BPJS Kesehatan, terutama dalam menangani penyakit yang masih menjadi kewenangan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Adi mengaku evaluasi tahunan BPJS menjadi salah satu pertimbangan dalam menjalankan pelayanan. Menurutnya, rujukan untuk kasus nonspesialistik dapat berdampak terhadap penilaian kinerja Puskesmas.
“Puskesmas tidak boleh merujuk pasien dengan kasus yang tidak spesialistik. Ini aturan BPJS dan menjadi perhatian (warning). Sebab, setiap tahun kinerja saya dievaluasi. Jika penilaian saya buruk dan banyak melanggar ketentuan, maka Puskesmas juga akan terkena dampaknya,” ujarnya.
Ia bahkan mengaitkan pembatasan rujukan dengan persoalan pembiayaan BPJS Kesehatan yang menurutnya pernah mengalami defisit anggaran.
“Kenapa harus dibatasi, harus Puskesmas masih menyelesaikan semua kasus yang ada di bawah? Karena untuk mengurangi tagihan,” katanya.
Adi berpandangan, pasien dengan penyakit nonspesialistik semestinya ditangani terlebih dahulu di Puskesmas sepanjang masih sesuai kemampuan dan kewenangan fasilitas tersebut. Rujukan, menurutnya, perlu mempertimbangkan hasil pengobatan dan evaluasi kondisi pasien.
Ia menjelaskan, pasien perlu menjalani pengobatan secara teratur, kemudian dievaluasi dalam rentang satu hingga tiga hari sebelum diputuskan apakah membutuhkan rujukan.
Namun, pernyataan Adi mengenai pengawasan internal justru memunculkan persoalan lain. Saat ditanya mengenai kemungkinan pimpinan Puskesmas mengevaluasi keputusan dokter terkait rujukan, ia mengaku khawatir langkah tersebut dianggap sebagai intervensi profesional.
“Saya khawatir jika mengintervensi keputusan dokter, justru dianggap tidak profesional. Selain itu, saya juga takut dokter nantinya mengatakan, ‘Ya sudah Pak, saya rujuk semua pasien.’ Takut malah mengambek,” cetusnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengawasan pimpinan Puskesmas berjalan ketika terdapat perbedaan pertimbangan mengenai kebutuhan rujukan pasien?
Independensi dokter dalam menentukan tindakan medis memang harus dihormati. Namun, mekanisme evaluasi dan pengawasan pelayanan juga tidak boleh diabaikan. Keputusan rujukan semestinya berpijak pada kondisi klinis pasien, bukan semata-mata kekhawatiran terhadap penilaian administratif maupun persoalan internal.
Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan informasi mengenai kondisi kesehatannya. Sementara Permenkes Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan menegaskan pentingnya kebutuhan medis dan kemampuan fasilitas kesehatan dalam proses rujukan.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mewajibkan penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan secara profesional dan tidak mempersulit masyarakat.
Atas polemik ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dan BPJS Kesehatan perlu turun tangan melakukan penelusuran secara objektif. Rekam medis, hasil pemeriksaan, pertimbangan dokter, serta alasan penundaan rujukan perlu diperiksa agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan keterangan antara keluarga pasien dan pihak Puskesmas.
Jangan sampai evaluasi pembiayaan dan kekhawatiran terhadap penilaian BPJS justru dipersepsikan masyarakat sebagai penghalang memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Sebab, efisiensi anggaran tidak boleh menggantikan pertimbangan medis dalam menentukan keselamatan dan kebutuhan pasien.
Hingga berita ini disusun, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Puskesmas Legung, dokter pemeriksa, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, serta BPJS Kesehatan untuk memberikan penjelasan secara utuh.
Penulis : Mat Halil
Editor : (Red)

























