BANGKALAN, (TrendiKabar.com)– Operasi pemberantasan narkoba di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, yang melibatkan sejumlah personel kepolisian hingga satuan Brigade Mobil (Brimob), kini menuai sorotan dari kalangan praktisi hukum.
Pengakuan Polres Bangkalan bahwa terdapat pihak yang diamankan dalam kegiatan tersebut dinilai belum cukup menjawab rasa ingin tahu masyarakat. Publik masih menunggu penjelasan konkret mengenai jumlah pihak yang diamankan, dugaan keterlibatan, barang bukti, hingga perkembangan proses hukumnya.
Praktisi hukum muda sekaligus lawyer muda, Fajar Elmanzah, S.H., menegaskan bahwa upaya pemberantasan narkoba patut diapresiasi. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh membuat aparat berhenti pada sekadar pengakuan telah melakukan operasi dan mengamankan seseorang.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak bisa hanya diukur dari besarnya pengerahan personel maupun keterlibatan satuan Brimob, melainkan harus dibuktikan melalui hasil penindakan yang nyata.
“Pemberantasan narkoba tentu patut diapresiasi. Namun, jangan sampai publik hanya disuguhkan ramainya pengerahan personel, sementara hasil konkret dari operasi tersebut justru belum mendapat penjelasan yang transparan,” tegasnya.
Fajar mempertanyakan keseriusan tindak lanjut operasi tersebut. Jika memang terdapat pihak yang diamankan di Desa Dabung, Polres Bangkalan dinilai perlu memberikan penjelasan yang proporsional kepada masyarakat.
“Polres Bangkalan harus berani menjawab pertanyaan masyarakat. Jika memang ada pihak yang diamankan, berapa jumlahnya? Apa dugaan keterlibatannya? Barang bukti apa yang berhasil ditemukan? Dan sejauh mana proses hukum yang telah dilakukan?” ujarnya.
Jangan Sampai Operasi Besar, tetapi Hasilnya Tidak Jelas
Fajar menilai, informasi tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa ada pihak yang diamankan. Sebab, masyarakat tidak hanya ingin mengetahui bahwa operasi telah dilakukan, tetapi juga ingin melihat sejauh mana aparat benar-benar bekerja mengungkap dugaan peredaran narkotika.
Ia memahami bahwa proses penyidikan memiliki batasan informasi yang tidak boleh dibuka sembarangan. Asas praduga tak bersalah juga wajib dijunjung tinggi. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh informasi mengenai hasil kerja institusi kepolisian.
“Keterbatasan informasi penyidikan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh penjelasan mengenai hasil kerja institusi kepolisian. Ada batas antara menjaga kerahasiaan penyidikan dan menyampaikan informasi yang memang menjadi kepentingan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar penindakan tidak hanya berorientasi pada pihak-pihak yang berhasil diamankan di lapangan. Apabila ditemukan indikasi jaringan peredaran narkotika, aparat harus serius menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang sah.
“Jangan sampai penegakan hukum berhenti pada satu atau dua orang, sementara kemungkinan jaringan yang lebih luas tidak ditelusuri. Jika memang ada indikasi keterlibatan jaringan lain, ungkap berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Pemberantasan Narkoba Bukan Panggung Pencitraan
Menurut Fajar, persoalan narkoba bukan perkara kecil. Dampaknya menyentuh masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, hingga keamanan lingkungan masyarakat. Karena itu, pemberantasan narkoba harus menjadi komitmen berkelanjutan, bukan sekadar agenda sesaat yang ramai ketika operasi berlangsung.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak dibangun hanya melalui pengerahan personel, melainkan melalui profesionalitas, keberanian mengungkap perkara, dan konsistensi dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
“Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak diukur dari seberapa banyak personel yang diterjunkan, tetapi dari seberapa jauh jaringan berhasil diungkap dan seberapa konsisten hukum ditegakkan,” ungkapnya.
Ia pun memberikan penegasan keras terhadap pentingnya keterbukaan hasil operasi tersebut.
“Jangan sampai operasi terlihat besar, tetapi pertanggungjawaban hasilnya justru kecil. Publik tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa ada orang yang diamankan. Publik membutuhkan bukti nyata bahwa pemberantasan narkoba benar-benar dilakukan secara serius, profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.”
“Kalau memang serius memberantas narkoba, buktikan dengan pengungkapan perkara sampai tuntas, bukan hanya dengan ramainya operasi di lapangan!” tandasnya.
Kini, sorotan publik tertuju kepada Polres Bangkalan. Pernyataan bahwa terdapat pihak yang diamankan telah disampaikan. Namun, masyarakat masih menunggu penjelasan lanjutan mengenai hasil operasi tersebut.
Sebab, perang terhadap narkoba tidak boleh berhenti pada seremoni penindakan. Harus ada hasil, harus ada keberlanjutan, dan harus ada pertanggungjawaban. Masa depan generasi muda Bangkalan terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh penegakan hukum yang setengah-setengah.
Editor : (Red)
