SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Situasi di kawasan Pelabuhan Kalianget menjadi perhatian serius setelah Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep mengamankan 13 unit sepeda motor dalam operasi pada Senin (16/11/2026).
Merespons kejadian tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, S.H., M.H., langsung turun ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPTD Pelabuhan Kalianget, Selasa (17/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, muncul hal yang menjadi perhatian, yakni ditemukannya dua unit sepeda motor berada di dalam area kantor UPTD Pelabuhan Kalianget. Keberadaan kendaraan tersebut pun menjadi salah satu hal yang perlu mendapat penjelasan dan evaluasi.
Di hadapan para petugas, Dadang memberikan peringatan tegas agar tidak ada satu pun oknum yang bermain-main, apalagi sampai terlibat dalam aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
Ia secara khusus menyoroti potensi keterlibatan oknum dalam praktik kendaraan tanpa dokumen sah, peredaran rokok ilegal hingga penyalahgunaan narkoba di kawasan pelabuhan.
“Kalau ada petugas Dinas Perhubungan UPTD Pelabuhan Kalianget yang terbukti terlibat, saya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan,” tegasnya.
Tak hanya memberikan peringatan, Dadang juga langsung menginstruksikan pembenahan tata kelola lingkungan kantor UPTD Pelabuhan Kalianget.
Ia menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi kendaraan roda dua maupun barang titipan yang sembarangan masuk ke dalam kantor. Setiap barang yang masuk harus terlebih dahulu diperiksa dan dipastikan kejelasannya.
Sementara itu, kendaraan roda dua harus ditempatkan di area parkir yang telah disediakan, ditata secara tertib, rapi, dan bersih. Area perkantoran harus tetap steril dari aktivitas yang tidak semestinya.
Dadang juga menyampaikan dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep. Menurutnya, tindakan kepolisian tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan mencegah praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum di kawasan pelabuhan.
Pihaknya menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sidak ini menjadi sinyal tegas bahwa pembenahan internal dan pengawasan di lingkungan UPTD Pelabuhan Kalianget bukan sekadar formalitas. Publik tentu berharap ketegasan tersebut benar-benar diwujudkan melalui pengawasan berkelanjutan, transparansi, serta tindakan nyata apabila ditemukan pelanggaran oleh oknum petugas.
Sebab, kawasan pelabuhan merupakan salah satu pintu penting aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Keamanan, ketertiban, serta integritas aparatur yang bertugas di dalamnya harus menjadi prioritas utama.
Penulis : Suri Haridy
Editor : (Red)

























