LHA Sempat Dikembalikan, Hampir 9 Bulan Kasus DD Poja-Kedatim di Kejari Sumenep Belum Jelas, Penanganan Dipertanyakan

- Publisher

Jumat, 2 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua TOPAN Sumenep H. Tri Ahmad Al-Hosaini dan Kantor Kejari Sumenep.

Foto: Ketua TOPAN Sumenep H. Tri Ahmad Al-Hosaini dan Kantor Kejari Sumenep.

SUMENEP, (TrendiKabar.com) — Hampir sembilan bulan laporan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Desa Poja dan Desa Kebundadap Timur berjalan, namun kepastian mengenai hasil audit dan arah penanganannya masih dipertanyakan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Operasi Penyelamat Aset Negara (TOPAN) Sumenep, yang saat ini dipimpin H. Tri Ahmad Al-Hosaini, kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dan Inspektorat Kabupaten Sumenep memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan laporan tersebut.

Desakan itu dituangkan dalam surat Follow-Up Lanjutan Laporan Nomor 01/TPN/F-U/X/2026 tertanggal 1 Oktober 2026.

Sorotan utama TOPAN tertuju pada Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat yang sebelumnya disebut sempat dikembalikan karena adanya kesalahan redaksional dalam berita acara. LHA tersebut kemudian disebut telah kembali diterima Kejari Sumenep.

Lalu, setelah LHA diterima, apa hasilnya?

Pertanyaan tersebut menjadi inti desakan TOPAN. Pelapor mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian resmi apakah laporan tersebut dihentikan, ditindaklanjuti, atau masih dalam proses.

TOPAN menilai hampir sembilan bulan merupakan waktu yang cukup panjang untuk sebuah laporan yang telah melalui proses audit. Mereka meminta agar laporan tersebut tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.

Persoalan semakin menjadi sorotan karena TOPAN juga mengklaim menemukan selisih lebih dari Rp500 juta dalam data realisasi Dana Desa tahun 2025 untuk Desa Poja dan Kebundadap Timur berdasarkan data yang mereka akses melalui Jaga.id.

TOPAN mengaku telah meminta data tersebut kepada DPMD Kabupaten Sumenep melalui surat tertanggal 22 Juli 2026. Namun, menurut TOPAN, data yang diminta tidak diberikan dan mereka kemudian menerima jawaban tertulis tertanggal 3 Agustus 2026.

Atas kondisi tersebut, TOPAN mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa sekaligus meminta Kejari Sumenep dan Inspektorat memberikan penjelasan mengenai hasil audit, status laporan, serta arah penanganan selanjutnya.

Jika audit sudah dilakukan dan LHA telah diterima Kejari Sumenep, apa sebenarnya hasilnya dan ke mana arah penanganan laporan tersebut?

Pertanyaan itu kini menunggu jawaban resmi dari institusi yang berwenang.

TOPAN menegaskan, pihaknya tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya meminta kepastian hukum dan keterbukaan atas laporan yang telah disampaikan.

Jika hasil audit tidak menemukan unsur pidana, TOPAN meminta hal tersebut disampaikan secara resmi kepada pelapor. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi yang membutuhkan tindak lanjut hukum, prosesnya juga diharapkan dijelaskan sesuai ketentuan.

Sebab, yang menjadi pertanyaan bukan lagi sekadar “sudah diaudit atau belum”, tetapi “setelah diaudit, lalu apa?”

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi dari Kejari Sumenep dan Inspektorat Kabupaten Sumenep mengenai hasil audit serta status penanganan laporan tersebut masih dinantikan.

Penulis : Suri Hariady

Editor : (Red)

Berita Terkait

Survei Migas Resahkan Nelayan Pantura Sumenep, Aktivis Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep Turun Tangan
Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan
WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA
Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan
Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat
Demo Puskesmas Legung Batal! Kapus dan Dokter Minta Maaf, Keluarga Pilih Damai
Kapal Anugerah Bersama 17 Diduga Survei Seismik di Slopeng, Nelayan Mengaku Terusik, Pemkab Sumenep Belum Merespons
DIDUGA Rp5 MILIAR HASIL TAMBAK GARAM TAK MASUK KAS DESA, KADES MAJUNGAN DIADUKAN KE POLRES PAMEKASAN

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:52 WIB

Survei Migas Resahkan Nelayan Pantura Sumenep, Aktivis Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 23:10 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan

Sabtu, 21 November 2026 - 15:32 WIB

WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA

Sabtu, 21 November 2026 - 09:39 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan

Jumat, 20 November 2026 - 21:13 WIB

Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat

Berita Terbaru