SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Integritas penegakan hukum kembali menjadi sorotan di Kabupaten Sumenep. Kali ini, mencuat informasi mengenai dugaan permintaan uang yang disebut berkaitan dengan upaya membantu pengurusan perkara narkotika dan menyeret nama seorang perwira di lingkungan Polresta Sumenep.
Perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) berinisial DS, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Umum (Kasium) Polresta Sumenep, disebut dalam keterangan narasumber terkait dugaan permintaan uang sebesar Rp70 juta untuk membantu mengurus perkara narkotika yang menjerat MN, warga Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean.
Dari nominal tersebut, pihak keluarga MN mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp10 juta. Penyerahan itu diklaim berlangsung dalam dua tahap, masing-masing Rp6 juta dan Rp4 juta.
Informasi tersebut diperoleh TrendiKabar.com dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan permintaan dan penyerahan uang tersebut masih memerlukan penelusuran serta pembuktian lebih lanjut.
Menurut keterangan sumber, komunikasi antara DS dan pihak keluarga MN bermula dari hubungan perkenalan. Dalam komunikasi tersebut, muncul pembicaraan mengenai sejumlah uang yang disebut berkaitan dengan upaya membantu persoalan hukum yang tengah dihadapi MN.
Pihak keluarga mengklaim telah menyerahkan uang dengan total Rp10 juta. Namun, MN tetap menjalani proses hukum dan disebut telah berada dalam tahanan selama kurang lebih satu bulan.
Informasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya tujuan penyerahan uang tersebut? Apakah terdapat kesepakatan tertentu antara pihak-pihak yang terlibat? Lalu, apa dasar munculnya nominal Rp70 juta yang disebut dalam keterangan sumber?
Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan dan pemeriksaan secara objektif agar persoalan ini tidak berkembang menjadi dugaan tanpa kejelasan.
Dalam upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media telah meminta klarifikasi langsung kepada AKP DS saat berada di ruang Humas Polresta Sumenep terkait informasi dugaan permintaan uang tersebut.
Menanggapi hal itu, DS menyampaikan bahwa dirinya dimintai tolong oleh pihak keluarga MN.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan. Namun, penjelasan bahwa dirinya hanya dimintai tolong belum menjawab substansi informasi yang berkembang, terutama mengenai dugaan permintaan uang Rp70 juta dan klaim penyerahan Rp10 juta.
Atas dasar itu, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk bantuan yang dimaksud, kapasitas DS dalam persoalan tersebut, serta ada atau tidaknya keterkaitan uang yang disebutkan dengan perkara hukum MN.
Kapolresta Sumenep Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, S.H., S.I.K., M.H., diharapkan memberikan perhatian serius terhadap informasi yang mencuat tersebut.
Propam Polresta Sumenep maupun Propam Polda Jawa Timur juga diharapkan melakukan penelusuran secara profesional guna memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan permintaan uang Rp70 juta dan klaim penyerahan Rp10 juta.
Penelusuran dapat dilakukan dengan meminta keterangan seluruh pihak terkait, memeriksa bukti komunikasi, serta menelusuri bukti transaksi apabila tersedia.
Jabatan Kasium memang tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan status hukum seseorang dalam perkara pidana. Namun, apabila benar terdapat permintaan atau penerimaan uang dengan mengatasnamakan bantuan pengurusan perkara, hal tersebut merupakan persoalan serius yang menyangkut integritas personel sekaligus kehormatan institusi kepolisian.
Jika dugaan tersebut tidak terbukti, nama baik pihak yang disebut harus tetap dilindungi. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa pandang jabatan.
Pemberantasan narkotika membutuhkan ketegasan aparat penegak hukum. Namun, ketegasan tersebut harus berjalan beriringan dengan integritas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Jangan sampai proses penegakan hukum justru dibayangi dugaan transaksi yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” semestinya tidak berhenti sebagai slogan dalam kegiatan seremonial. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui keberanian institusi untuk membuka persoalan, memeriksa setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya, serta menindaklanjutinya berdasarkan fakta dan bukti.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal Rp70 juta yang disebut dalam keterangan sumber atau Rp10 juta yang diklaim telah diserahkan pihak keluarga. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses penegakan hukum berjalan berdasarkan aturan, bukan dipengaruhi kepentingan pribadi maupun dugaan transaksi di balik perkara.
Hukum bukan ruang untuk bertransaksi. Jabatan bukan alat untuk membangun pengaruh. Kepercayaan publik harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan tindakan nyata.
Penulis : Suri Hariady
Editor : (Red)
