Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan

- Publisher

Sabtu, 21 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sekda Sumenep dan kapal survei seismik migas menjadi sorotan publik.

Foto: Sekda Sumenep dan kapal survei seismik migas menjadi sorotan publik.

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pernyataan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengenai pelaksanaan sosialisasi survei seismik migas di kawasan pesisir menuai tanda tanya. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Agus Dwi Saputra, S.Sos., M.Si., menegaskan kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Namun, ia sekaligus mengakui bahwa informasi belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

Klarifikasi itu disampaikan Agus setelah menghubungi redaksi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Sabtu (21/11/2026), menyusul pemberitaan sebelumnya terkait sosialisasi survei seismik yang dinilai belum menjangkau seluruh wilayah.

Dalam keterangannya, Agus membantah anggapan bahwa sosialisasi belum pernah digelar. Ia menyebut kegiatan tersebut telah berlangsung di tingkat kecamatan.

“Sudah dilaksanakan, tetapi mungkin informasinya belum merata, belum semuanya,” jelas Agus.

Ia juga menyebut Kecamatan Batang-Batang sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan. Namun, ketika dimintai keterangan mengenai jumlah nelayan yang dilibatkan, Agus menyarankan agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak kecamatan.

Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Jika sosialisasi telah dilaksanakan, sejauh mana jangkauannya? Siapa saja yang hadir, dan apakah masyarakat yang berpotensi terdampak sudah memperoleh penjelasan secara menyeluruh?

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan memastikan bahwa sebuah pertemuan telah berlangsung. Sebab, keberadaan kegiatan secara administratif belum otomatis membuktikan bahwa informasi telah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Nelayan merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian serius. Aktivitas mereka berkaitan langsung dengan kawasan perairan yang menjadi perhatian dalam rencana survei seismik tersebut.

Jangan sampai pemerintah menganggap persoalan selesai hanya karena sosialisasi telah dilaksanakan, sementara sebagian warga justru belum mengetahui secara jelas kegiatan yang berpotensi bersinggungan dengan aktivitas penghidupan mereka.

Untuk menjawab keraguan publik, Pemkab Sumenep perlu menyampaikan bukti pelaksanaan kegiatan secara transparan. Informasi mengenai lokasi, waktu, jumlah peserta, unsur yang dilibatkan, serta hasil pembahasan perlu dibuka agar dapat diketahui masyarakat.

Tidak kalah penting, pemerintah juga perlu menjelaskan apakah aspirasi, pertanyaan, maupun keberatan warga telah dihimpun dan bagaimana tindak lanjutnya.

Keterbukaan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama ketika suatu kegiatan berkaitan dengan kepentingan publik dan sumber penghidupan warga.

Masyarakat pesisir bukan sekadar penerima informasi, melainkan pihak yang perlu mendapatkan ruang untuk memahami, bertanya, dan menyampaikan aspirasi.

Oleh karena itu, sosialisasi seharusnya tidak berhenti pada pertemuan formal maupun dokumentasi kegiatan. Pemerintah perlu memastikan informasi menjangkau kelompok masyarakat yang relevan, termasuk nelayan di sekitar kawasan Pantai Slopeng.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan lebih terperinci mengenai jumlah nelayan yang dilibatkan maupun cakupan sosialisasi di wilayah tersebut.

Pihak kecamatan dan instansi terkait masih memiliki ruang untuk memberikan penjelasan tambahan demi melengkapi informasi serta menjaga keberimbangan pemberitaan.

Kini, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar penegasan bahwa sosialisasi sudah terlaksana, melainkan bukti nyata bahwa informasi telah disampaikan secara luas dan aspirasi warga benar-benar diperhatikan.

Sebab, ukuran keberhasilan sosialisasi bukan terletak pada terlaksananya sebuah pertemuan, tetapi pada keterbukaan informasi, pemahaman masyarakat, dan adanya ruang bagi warga untuk menyampaikan suara mereka.

Penulis : Suri Hariady

Editor : (Red)

Berita Terkait

WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA
Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan
Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat
Demo Puskesmas Legung Batal! Kapus dan Dokter Minta Maaf, Keluarga Pilih Damai
Kapal Anugerah Bersama 17 Diduga Survei Seismik di Slopeng, Nelayan Mengaku Terusik, Pemkab Sumenep Belum Merespons
Diskominfo Sumenep Perbarui Fitur SiLaPoR 112, Respons Pengaduan dan Layanan Darurat Diperkuat
FAKTA di Balik Pengawasan Pelabuhan Kalianget, KSOP Ungkap Batas Kewenangan Pemeriksaan Dokumen Kendaraan
13 Motor Diamankan Resmob di Pelabuhan Kalianget, Dua Ada di Dalam Kantor UPTD, Pengakuan Kepala UPTD Jadi Sorotan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:10 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan

Sabtu, 21 November 2026 - 15:32 WIB

WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA

Sabtu, 21 November 2026 - 09:39 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan

Jumat, 20 November 2026 - 21:13 WIB

Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 23:57 WIB

Demo Puskesmas Legung Batal! Kapus dan Dokter Minta Maaf, Keluarga Pilih Damai

Berita Terbaru