SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pengamanan 13 unit sepeda motor oleh Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep di kawasan Pelabuhan Kalianget, Senin (16/11/2026), menyisakan cerita yang tak kalah menarik dari operasi itu sendiri. Dua kendaraan di antaranya ditemukan berada di dalam kantor UPTD Pelabuhan Kalianget. Ironisnya, kepala UPTD setempat mengaku tidak mengetahui siapa yang membawa dan menempatkan kendaraan tersebut di dalam kantornya.
Temuan ini sontak memunculkan tanda tanya mengenai sistem pengawasan dan pengelolaan akses di lingkungan kantor pelayanan publik tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari total 13 sepeda motor yang diamankan, sebagian ditemukan di atas kapal KMP Munggiyango Hulalo milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Sebagian lainnya ditemukan di sekitar kantor UPTD Pelabuhan Kalianget yang berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Sumenep.
Namun, keberadaan dua unit sepeda motor di dalam kantor UPTD menjadi bagian yang paling menyita perhatian. Bagaimana kendaraan tersebut bisa masuk ke area kantor? Siapa yang membawa dan meletakkannya di sana? Apakah ada pihak yang mengetahui keberadaan kendaraan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum memperoleh jawaban yang jelas.
Saat dikonfirmasi langsung oleh awak media pada Selasa (17/11/2026), Kepala UPTD Pelabuhan Kalianget, Sahma, S.E., mengaku tidak mengetahui siapa yang memasukkan dua kendaraan roda dua tersebut ke dalam kantor.
Ia menyebut telah menanyakan hal itu kepada anggota atau bawahannya, tetapi tidak mendapatkan informasi mengenai pihak yang membawa kendaraan tersebut.
Sahma juga menjelaskan bahwa selama ini pintu kantor UPTD Pelabuhan Kalianget selalu dibuka. Kebijakan tersebut, menurutnya, dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penumpang dari wilayah kepulauan yang membutuhkan tempat beristirahat atau transit.
“Benaran, Mas. Saya sumpah tidak tahu kok bisa ada kendaraan roda dua masuk ke dalam. Seandainya saya tahu pemiliknya, langsung saya tegur,” ungkap Sahma.
Pengakuan tersebut justru membuka persoalan lain yang tak kalah penting. Sebuah kantor pemerintahan yang menjadi bagian dari fasilitas pelayanan publik semestinya memiliki sistem pengawasan dan pengendalian akses yang memadai. Terlebih, keberadaan kendaraan di dalam kantor seharusnya dapat diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Sidak Kadis Perkimhub, Pengawasan UPTD Jadi Bahan Evaluasi
Mencuatnya persoalan tersebut turut mendapat perhatian Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, S.H., M.H. Ia turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPTD Pelabuhan Kalianget pada Selasa (17/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi perhatian tersendiri di tengah sorotan publik terhadap keberadaan dua sepeda motor di dalam kantor UPTD.
Menanggapi sidak tersebut, Sahma menyatakan bahwa arahan dan petunjuk dari kepala dinas akan menjadi bahan evaluasi sekaligus tindak lanjut bagi jajarannya.
“Jadi, apa yang menjadi arahan dan petunjuk Pak Kadis tadi akan kita kerjakan, akan kita laksanakan, dan kita ikuti,” tegasnya.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan penjelasan. Mulai dari siapa yang memasukkan kendaraan, bagaimana kendaraan tersebut bisa berada di dalam kantor, hingga sejauh mana sistem pengawasan selama ini dijalankan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata tentang dua sepeda motor yang ditemukan di dalam kantor. Lebih jauh, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa setiap fasilitas pemerintah harus dikelola dengan tanggung jawab, keterbukaan, dan pengawasan yang memadai. Publik tentu berhak memperoleh penjelasan yang terang, sementara evaluasi yang dijanjikan diharapkan benar-benar diwujudkan dalam pembenahan nyata, bukan sekadar menjadi respons sesaat atas munculnya persoalan.
Penulis : Suri Hariady
Editor : (Red)

























