SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pengamanan 13 unit sepeda motor oleh Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep di kawasan Pelabuhan Kalianget, Senin (16/11/2026), menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan pengiriman kendaraan melalui jalur laut.
Di tengah operasi tersebut, muncul persoalan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab memastikan kelengkapan dokumen kendaraan sebelum diangkut menggunakan kapal penyeberangan.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget, Azwar Anas, S.H., M.Hum., memberikan penjelasan terkait pembagian kewenangan antara KSOP dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator penyeberangan saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (17/11/2026).
Menurut Azwar, pengelolaan e-tiket merupakan kewenangan dan tanggung jawab ASDP. Ia juga menegaskan bahwa kendaraan yang akan dikirim melalui jalur laut harus dilengkapi dokumen yang sah.
Namun, terkait pemeriksaan keabsahan dokumen kendaraan, Azwar menyatakan hal tersebut bukan merupakan ranah kewenangan KSOP.
“Kalau e-tiket itu kewenangan dan tanggung jawab ASDP, karena merupakan bagian dari operator. Biasanya, apabila ada pengiriman kendaraan, harus dilengkapi dokumen yang sah. Tetapi untuk pengecekan dokumen kendaraan, itu bukan ranah kami dari KSOP,” jelasnya.
Meski demikian, Azwar menerangkan bahwa KSOP tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap aktivitas pelayaran, khususnya ketika kapal bersandar dan bersiap melakukan keberangkatan.
Dalam tahapan tersebut, terdapat proses pemeriksaan administrasi pelayaran serta pencocokan data penumpang dan kendaraan berdasarkan manifest sebagai bagian dari pengawasan sebelum kapal diberangkatkan.
Data final jumlah penumpang dan kendaraan yang akan diangkut menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan keselamatan pelayaran dan proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Azwar juga menilai koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memperkuat pengawasan pengiriman kendaraan melalui jalur laut.
Menurutnya, koordinasi dengan aparat kepolisian di wilayah hukum setempat dapat dilakukan guna memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, termasuk pemeriksaan surat jalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Batas Kewenangan Bukan Berarti Pengawasan Boleh Terputus
Penjelasan KSOP tersebut menjadi catatan penting bagi mekanisme pengawasan di kawasan Pelabuhan Kalianget.
Sebab, meskipun setiap instansi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, koordinasi antara operator penyeberangan, otoritas pelabuhan, dan aparat penegak hukum tetap dibutuhkan.
Jangan sampai perbedaan kewenangan justru menimbulkan celah koordinasi dalam proses pengawasan kendaraan yang hendak dikirim melalui jalur laut.
Di sisi lain, pengamanan 13 unit sepeda motor oleh Tim Resmob Satreskrim Polresta Sumenep patut menjadi perhatian sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, mengenai dugaan pelanggaran maupun status hukum kendaraan tersebut, tetap harus mengacu pada hasil pemeriksaan resmi kepolisian.
Publik tentu berharap ada kejelasan mengenai mekanisme pemeriksaan dokumen kendaraan, mulai dari proses penerimaan oleh operator hingga pengawasan keberangkatan kapal.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memiliki kewenangan, melainkan bagaimana seluruh pihak memastikan pengiriman kendaraan melalui Pelabuhan Kalianget berlangsung sesuai ketentuan hukum.
Kini, kejelasan mekanisme pengawasan dan pembagian tanggung jawab antar instansi menjadi hal penting agar setiap kendaraan yang dikirim melalui Pelabuhan Kalianget benar-benar memenuhi ketentuan administrasi dan hukum yang berlaku.”
Penulis : Suri Hariady
Editor : (Red)

























