SUMENEP, (TrendiKabar.com) 6 April 2025 – Ketika tumpukan sampah membusuk di jalan poros Kalinganyar–Gelaman–Pajanangger, satu pertanyaan besar muncul: ke mana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep? Di tengah ketidakpedulian pemerintah, warga dan pemuda Desa Gelaman bergerak sendiri. Bukan sekadar bersih-bersih, ini adalah bentuk perlawanan terhadap pembiaran sistematis oleh lembaga yang seharusnya hadir di garda depan pengelolaan lingkungan.
Gerakan relokasi sampah diprakarsai oleh Forum Pemuda dan Mahasiswa Gelaman (FPMG) dengan dukungan masyarakat, pemerintah kecamatan, hingga unsur TNI-Polri. Ironisnya, DLH Sumenep yang memiliki anggaran dan kewenangan justru absen total.
“Kami sudah bertahun-tahun bersuara, bahkan audiensi ke pihak-pihak terkait. Tapi hasilnya nihil. Hanya janji-janji manis yang tak pernah diwujudkan,” tegas Syafril, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Gelaman Peduli Lingkungan.
Sampah yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kini justru menjadi beban rakyat. Warga tak sekadar mengeluh mereka menyumbang uang, tenaga, dan waktu demi lingkungan yang layak huni.
“Kegiatan ini sepenuhnya hasil swadaya masyarakat. DLH Sumenep gagal total menjalankan fungsinya. Jika tidak mampu, seharusnya ada evaluasi menyeluruh terhadap lembaga ini,” kata Sudiantono, Ketua Umum FPMG.
Kritik keras juga datang dari aktivis lingkungan regional. Bung Darwis dari FABEM Jatim menyebut DLH Sumenep “tidak bertanggung jawab dan lalai terhadap tugas dan kewajibannya.” Ia juga mendesak agar persoalan ini tidak berhenti pada aksi simbolik semata, tapi dibawa ke ranah kebijakan.
Catatan FPMG menunjukkan bahwa relokasi sampah bukan kali ini saja dilakukan. Sejak 2018, inisiatif warga terus menambal lubang kelalaian negara. Namun sampai hari ini, tak ada sistem pengelolaan sampah yang layak di wilayah Arjasa dan sekitarnya.
Pihak DLH Sumenep belum memberikan tanggapan atas aksi relokasi ini maupun kritik yang dilontarkan. Padahal, transparansi publik menuntut mereka menjelaskan: di mana letak tanggung jawab negara ketika warga harus mengurus limbah sendiri?
Penulis : Mat Halil/Suri Hariady
Editor : (Red)
