SURABAYA, (TrendiKabar.com) – Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar Senin (24/3/2025) menghadirkan kritik tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menyoroti kegagalan pemerintah provinsi dalam mencapai target indikator ketimpangan ekonomi, yang justru menunjukkan tren memburuk.
Juru Bicara Pansus LKPJ, Sumardi dari Fraksi Golkar, menegaskan bahwa meskipun secara umum laporan tersebut memenuhi standar regulasi, ada dua indikator kunci yang masih jauh dari harapan: Indeks Theil dan Indeks Gini, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan dan distribusi ekonomi di Jawa Timur.
“Dua indikator ini menjadi alarm bahaya. Pemprov Jatim belum berhasil menekan kesenjangan ekonomi. Realisasi Indeks Theil dan Gini malah menunjukkan tren negatif dibandingkan target yang ditetapkan,” tegas Sumardi dalam rapat.
Ketimpangan Semakin Melebar
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indeks Theil—yang mengukur ketimpangan antarwilayah—mencapai 0,3308, padahal targetnya berkisar antara 0,31462 hingga 0,30162. Sementara Indeks Gini, yang mencerminkan kesenjangan pendapatan masyarakat, berada di angka 0,387 dari target 0,3676-0,3671.
Ironisnya, kondisi ini tidak membaik pada tahun 2024. Indeks Theil malah naik menjadi 0,3324 dari target 0,30161-0,2959, dan Indeks Gini hanya turun tipis ke 0,373, masih jauh dari target 0,3670-0,3665.
“Ketimpangan yang makin melebar ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata. Ada kelompok tertentu yang semakin kaya, sementara rakyat kecil masih terjebak dalam kesulitan,” ujar Sumardi.
Janji Pemerataan Gagal, Pembangunan Tidak Merata?
Kegagalan menekan Indeks Theil dan Gini menjadi tamparan bagi Pemprov Jatim, mengingat dua indikator ini terkait langsung dengan dua prioritas utama pembangunan daerah dalam RKPD 2024:
1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata.
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah untuk pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur.
Namun, dengan data yang menunjukkan ketimpangan yang justru membesar, pertanyaannya: benarkah program-program pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sudah tepat sasaran? Ataukah hanya menguntungkan segelintir pihak?
“Jika Pemprov Jatim serius ingin membangun ekonomi yang inklusif, maka angka-angka ini tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan,” tegas Sumardi.
Pansus LKPJ pun memberikan catatan kritis dan mendesak agar ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir elit ekonomi.
Dengan hasil evaluasi ini, Pemprov Jatim kini berada di bawah tekanan. Apakah mereka akan berani mengoreksi kebijakan yang terbukti gagal? Ataukah ketimpangan ini akan dibiarkan terus melebar?
Editor : (Red)
