SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Kunjungan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sumenep ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, menuai sorotan publik. Pengamat masyarakat, Ahmad Rijali, menilai langkah tersebut tidak memiliki relevansi yang jelas dengan kepentingan pembangunan desa, bahkan berpotensi menjadi bentuk pemborosan di tengah masih banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat desa.
“Saya menilai kunjungan para kepala desa ke IKN itu tidak tepat sasaran. Mereka bukan perumus kebijakan strategis, melainkan pelaksana pemerintahan di tingkat desa yang seharusnya fokus pada pelayanan dasar dan pembangunan masyarakat,” tegas Ahmad Rijali saat dikonfirmasi TrendiKabar.com, Kamis (6/11/2025).
Menurut Rijali, alasan “studi banding” ke IKN tidak memiliki urgensi yang dapat dibenarkan secara substansial. Ia menilai, IKN yang masih dalam tahap pembangunan awal belum bisa dijadikan referensi atau contoh bagi tata kelola pemerintahan desa.
“Kalau benar tujuannya belajar, apa yang mau dipelajari? Fasilitas pemerintahan di sana saja belum sepenuhnya berjalan. Jadi sulit disebut studi banding, lebih tepat disebut kunjungan non-prioritas yang berpotensi menghabiskan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rijali menyoroti transparansi sumber pendanaan dalam perjalanan tersebut. Ia mendesak agar biaya keberangkatan para kepala desa ke IKN dibuka secara jelas kepada publik.
“Kalau memakai dana pribadi, tentu tidak masalah. Tapi kalau bersumber dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD), itu patut dipertanyakan karena berpotensi menyalahi prinsip penggunaan anggaran publik,” katanya.
Namun, meskipun diklaim menggunakan dana pribadi, Rijali menilai publik tetap berhak mengkritisi keputusan tersebut. Ia menekankan, secara moral, kepala desa seharusnya lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di desanya.
“Walaupun menggunakan dana pribadi, tetap saja langkah itu patut dipertanyakan. Sebab gaji kepala desa tidaklah besar, dan di saat masih banyak persoalan di desa yang belum tertangani, semestinya prioritas mereka diarahkan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, bukan untuk kegiatan seremonial atau perjalanan yang tidak mendesak,” ujarnya menambahkan.
Ia juga mengingatkan, kondisi sebagian besar desa di Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Masih banyak jalan desa rusak, akses air bersih minim, hingga penyerapan DD dan ADD yang belum maksimal. Dalam situasi seperti ini, kunjungan ke IKN justru menunjukkan lemahnya kepekaan terhadap prioritas pembangunan desa,” tegasnya.
Sorotan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 yang saat ini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
“Ketika publik sedang menyoroti transparansi anggaran desa, para kepala desa justru melakukan kunjungan ke IKN. Publik tentu berhak mempertanyakan urgensi dan sumber dananya,” tutup Rijali.
Penulis : Mat Halil/Suri Hariady
Editor : (Red)
