Oleh: Mamik Wahyuning Tyas
MERDEKA!
Peringatan Sumpah Pemuda seharusnya menjadi momentum untuk meneguhkan kesadaran sejarah, keberanian intelektual, dan komitmen perjuangan pemuda terhadap rakyat. Namun, polemik pemberian uang transportasi sebesar Rp100.000 kepada peserta kegiatan Polda Jawa Timur pada 28 Oktober 2026 patut menjadi bahan evaluasi serius tentang bagaimana institusi negara memaknai pembinaan kepemudaan.
Mamik Wahyuning Tyas, Bendahara DPC GMNI Trenggalek, menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang nominal uang, melainkan tentang transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap independensi mahasiswa.
“Jangan sampai negara begitu mudah mengumpulkan pemuda melalui fasilitas, tetapi gagal membangun ruang yang merdeka bagi mereka untuk berpikir, bersuara, dan mengkritik kekuasaan. Nasionalisme tidak boleh berhenti pada seremoni, apalagi hanya diukur dari banyaknya peserta yang hadir,” tegas Tyas, Kamis (29/10/2026).
Ia menekankan bahwa pemberian uang transportasi tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai upaya membeli idealisme mahasiswa. Namun, apabila fasilitas tersebut merupakan penggantian biaya transportasi, penyelenggara wajib menjelaskan dasar kebijakan, sumber anggaran, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawabannya secara terbuka.
Menurutnya, pemerintah dan institusi negara tidak boleh terjebak dalam pola pembinaan kepemudaan yang lebih mengutamakan kemeriahan acara daripada substansi. Sebab, keberhasilan pembinaan pemuda tidak diukur dari jumlah peserta atau dokumentasi kegiatan, melainkan dari tumbuhnya kesadaran kritis, kebebasan berpikir, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Mahasiswa bukan objek pembinaan kekuasaan dan bukan sekadar pelengkap agenda birokrasi. Menerima fasilitas tidak berarti kehilangan hak untuk mengkritik. Nasionalisme justru menuntut keberanian mempertanyakan kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik,” imbuhnya.
Atas polemik tersebut, Tyas mendesak Polda Jawa Timur memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar kebijakan, sumber anggaran, mekanisme pemberian uang transportasi, serta indikator keberhasilan kegiatan. Ia juga meminta agar setiap kritik dari mahasiswa dan masyarakat dihormati sebagai bagian dari kontrol publik yang sah.
Ia menegaskan, permintaan klarifikasi bukanlah tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran. Namun, keterbukaan merupakan kewajiban moral dan kelembagaan, terlebih ketika sebuah kegiatan membawa nama kepentingan publik. Jika pelaksanaannya telah sesuai ketentuan, transparansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Jika terdapat kekurangan, evaluasi harus dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.
Lebih jauh, Tyas mengkritik kecenderungan peringatan hari bersejarah yang berhenti pada pidato, simbol, dan seremoni, sementara persoalan mendasar generasi muda seperti akses pendidikan, kesempatan kerja, ketimpangan, dan kebebasan berekspresi masih membutuhkan perhatian serius.
“Jangan sampai pemerintah begitu bersemangat menyelenggarakan kegiatan kepemudaan, tetapi kurang serius menjawab persoalan nyata yang dihadapi pemuda. Sumpah Pemuda bukan panggung untuk membangun citra keberhasilan pemerintah, melainkan momentum untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Tyas menyerukan kepada seluruh elemen pemuda dan mahasiswa, khususnya di Jawa Timur, agar tetap menjaga independensi gerakan, merawat keberanian intelektual, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan. Kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, tetapi institusi negara juga wajib menjawabnya dengan fakta, bukan dengan pengabaian.
“Uang transportasi boleh membantu pemuda mencapai lokasi kegiatan, tetapi tidak boleh menjadi harga bagi kemerdekaan berpikirnya. Institusi yang kuat bukanlah institusi yang bebas dari kritik, melainkan institusi yang berani mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan publik,” pungkasnya.
Pemerintah boleh menyelenggarakan peringatan Sumpah Pemuda, tetapi tidak berhak memonopoli maknanya. Nasionalisme bukan kepatuhan tanpa pertanyaan, melainkan keberanian memperjuangkan kebenaran dan keadilan, sekalipun harus berhadapan dengan kekuasaan.
MERDEKA!
Penulis : Rizqi Wahyudi
Editor : (Red)
