SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto kini menuai sorotan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya, sejumlah warga di Kecamatan Arjasa dilaporkan belum menerima bantuan pangan berupa beras untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2026.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas distribusi bantuan pangan, khususnya bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dan akses transportasi. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pangan, keterlambatan penyaluran justru menimbulkan ketidakpastian bagi para penerima manfaat.
Persoalan ini mendorong Ketua Masyarakat Pengamat Percepatan Pembangunan Sumenep (MP3S), Sahnan, yang juga merupakan warga Kepulauan Kangean, mendatangi Kantor Perum BULOG Kantor Cabang Madura di Pamekasan pada Selasa (27/10/2026), untuk meminta penjelasan mengenai penyebab keterlambatan tersebut.
“Tentu kedatangan kami ke kantor Perum BULOG hanya ingin tahu apa kendalanya, kok sampai bantuan pangan berupa beras tidak didistribusikan kepada masyarakat. Apalagi masyarakat kepulauan yang seharusnya menjadi perhatian khusus,” ujar Sahnan.
Alasan Cuaca dan Transporter, Mengapa Bantuan Belum Sampai?
Dalam pertemuan tersebut, rombongan MP3S diterima Muhammad Zaenal Muttaqin, Wakil Pemimpin Cabang Perum BULOG Kantor Cabang Madura.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan itu, keterlambatan penyaluran disebut berkaitan dengan kendala transporter akibat cuaca. Pihak BULOG juga menyampaikan adanya keterbatasan waktu penyaluran yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas), sementara permohonan perpanjangan waktu disebut belum memperoleh petunjuk lebih lanjut.
Penjelasan tersebut justru menyisakan pertanyaan mendasar. Jika penyaluran bantuan pangan mencakup periode Juli hingga September 2026, mengapa hingga akhir Oktober masih ada warga yang dilaporkan belum menerima bantuan?
Kendala cuaca memang tidak dapat diabaikan, terlebih dalam distribusi logistik menuju wilayah kepulauan. Namun, persoalan ini juga menuntut penjelasan mengenai langkah antisipasi yang telah dilakukan, koordinasi dengan pihak transporter, serta upaya konkret untuk memastikan bantuan tetap sampai kepada masyarakat.
Jangan sampai kendala teknis distribusi berlarut-larut, sementara masyarakat terus menunggu bantuan pangan tanpa kepastian.
Publik berhak mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan sepenuhnya oleh faktor cuaca, kendala transportasi, persoalan administrasi, atau terdapat hambatan lain yang belum dijelaskan secara terbuka.
BULOG Madura perlu memberikan penjelasan yang terukur mengenai status penyaluran, langkah penyelesaian, dan kepastian waktu distribusi. Sebab, penjelasan tentang kendala saja belum menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
MP3S Soroti Perencanaan Distribusi Bantuan
Sahnan menilai keterlambatan tersebut perlu dievaluasi secara serius. Menurutnya, distribusi bantuan pangan ke wilayah kepulauan semestinya direncanakan dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan potensi gangguan transportasi sejak awal.
“Kalau alasannya cuaca dan keterbatasan waktu, tentu ini perlu dievaluasi. Penyaluran bantuan pangan untuk periode Juli hingga September seharusnya direncanakan dengan matang, apalagi masyarakat kepulauan memiliki tantangan geografis yang tidak mudah. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Program ini bertujuan membantu kebutuhan pangan rakyat, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar dipastikan sampai kepada penerima manfaat,” tegasnya.
Menurut Sahnan, masyarakat tidak cukup hanya diberikan penjelasan mengenai kendala distribusi. Mereka membutuhkan kepastian kapan bantuan akan disalurkan dan bagaimana penyelesaian terhadap bantuan yang hingga kini dilaporkan belum diterima.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan beras atau proses administrasi, tetapi juga dari kemampuan memastikan bantuan menjangkau penerima manfaat sesuai ketentuan.
Sahnan Siapkan Langkah ke Pemerintah Pusat
Sahnan menegaskan, MP3S tidak ingin persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Apabila belum ada kepastian penyelesaian, pihaknya berencana menyurati pemerintah pusat, khususnya instansi terkait, untuk meminta perhatian dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan di wilayah kepulauan Sumenep.
“Jika persoalan ini tidak segera mendapatkan kepastian, kami dari MP3S akan menyurati pemerintah pusat, khususnya instansi terkait, agar dilakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan di wilayah kepulauan Sumenep. Kami ingin ada kejelasan mengenai kendala yang terjadi, langkah penyelesaian, dan kepastian kapan bantuan tersebut disalurkan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan distribusi,” pungkasnya.
MP3S berharap pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Evaluasi diperlukan agar hambatan serupa tidak terus berulang dan masyarakat kepulauan tidak kembali menghadapi ketidakpastian dalam menerima bantuan pangan.
Kini, penjelasan dan tindak lanjut dari BULOG Madura menjadi hal yang dinantikan. Publik membutuhkan jawaban yang jelas mengenai penyebab keterlambatan, jumlah penerima yang belum memperoleh bantuan, serta jadwal penyaluran yang dapat dipastikan.
Bantuan pangan bukan sekadar urusan distribusi di atas kertas. Ukuran keberhasilannya adalah ketika beras benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
TrendiKabar.com akan terus memantau perkembangan persoalan penyaluran bantuan pangan di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.
Editor : (Red)
