Oleh: Dafa Irwanto S.
(Ketua DPD Mimbar Peradaban Indonesia Cabang Sumenep)
(TrendiKabar.com) – Beberapa waktu lalu, seorang anggota Komisi C DPRD Jawa Timur menuding maraknya rokok ilegal di Madura terjadi akibat lemahnya pengawasan aparat. Narasi ini seolah menyederhanakan masalah dan menutup mata dari akar persoalan yang lebih mendasar.
Faktanya, peredaran rokok ilegal di Madura bukan karena masyarakatnya gemar melawan hukum, melainkan akibat kebijakan fiskal negara khususnya tarif cukai rokok yang tidak rasional dan gagal berpihak pada petani tembakau serta pelaku industri rokok skala kecil.
Di Madura, ribuan keluarga hidup dari tembakau mulai petani, buruh tani, hingga pekerja pabrik rokok kecil. Namun, kenaikan tarif cukai yang terus melambung membuat harga rokok legal tak lagi terjangkau masyarakat.
Kondisi ini membuka ruang bagi rokok tanpa pita cukai sebagai alternatif murah. Artinya, pasar rokok ilegal tumbuh bukan karena niat melawan hukum, tetapi karena rakyat dipaksa oleh kebijakan negara yang mencekik.
Menyalahkan aparat jelas menyesatkan. Aparat hanya menjalankan aturan. Persoalan utamanya ada pada pembuat kebijakan di pusat yang menaikkan tarif cukai tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi rakyat.
Model kebijakan cukai saat ini lebih berorientasi pada penerimaan fiskal jangka pendek dan memberi keuntungan bagi korporasi besar, sementara petani dan buruh kecil terpinggirkan. Akibatnya, ketika rokok ilegal beredar, rakyat kecil justru dituding sebagai biang masalah, sedangkan cacat kebijakan tetap dibiarkan.
Sikap Mimbar Peradaban Indonesia Cabang Sumenep
1. Hentikan narasi yang menyalahkan rakyat Madura sebagai biang peredaran rokok ilegal. Itu hanya mempermalukan daerah dan menutupi akar masalah sesungguhnya.
2. Reformasi kebijakan cukai harus segera dilakukan. Jika tarif disesuaikan dengan realitas sosial-ekonomi rakyat, peredaran rokok ilegal akan berkurang dengan sendirinya.
3. Petani tembakau Madura layak dihormati sebagai pahlawan ekonomi, bukan kambing hitam. Mereka menyumbang devisa, menciptakan lapangan kerja, dan menghidupi ribuan keluarga di pedesaan.
Pernyataan anggota dewan yang hanya menyalahkan aparat adalah bentuk analisis dangkal sekaligus berbahaya. Ia mengalihkan perhatian publik dari akar masalah utama: kebijakan cukai yang gagal melindungi petani dan buruh, serta hanya menekan rakyat demi target fiskal negara.
Jika pemerintah benar-benar serius memberantas rokok ilegal, jalan keluarnya bukan dengan menakut-nakuti rakyat melalui aparat, melainkan membenahi kebijakan cukai agar adil dan berpihak pada rakyat kecil. Tanpa langkah itu, semua janji hanya akan menjadi retorika politik tanpa keberpihakan pada masyarakat Madura.
Editor : (Red)
