Kadis PMPTSP Sumenep Dukung Proyek Tanpa AMDAL, Praktisi Hukum: Kebodohan Birokrasi!

- Publisher

Rabu, 3 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Praktisi hukum Syaiful Bahri, S.H. saat memberikan tanggapan terkait polemik izin lingkungan di Sumenep.

Foto: Praktisi hukum Syaiful Bahri, S.H. saat memberikan tanggapan terkait polemik izin lingkungan di Sumenep.

SUMENEP, (TrendiKabar.com)– Kontroversi mengiringi pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi. Ia dinilai seolah memberi lampu hijau terhadap pembangunan perumahan Royal Pabian meski belum mengantongi dokumen lingkungan (AMDAL) sebagaimana diwajibkan undang-undang.

Saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Senin (1/8/2025), Rahman Riadi mengatakan bahwa pembangunan tetap bisa berjalan walau dokumen AMDAL belum terbit.

“Boleh, kan bisa berproses,” tulisnya singkat.

Pernyataan tersebut langsung menuai kritik tajam. Praktisi hukum asal Sumenep, Syaiful Bahri, S.H., menyebutnya menyesatkan dan berbahaya.

“Pembangunan proyek yang wajib AMDAL tidak boleh dilakukan tanpa izin lingkungan. Itu syarat mutlak. Kalau pejabat yang seharusnya mengawasi justru mengabaikan, jelas merusak tatanan hukum,” tegas Syaiful, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, kegiatan pembangunan tanpa dokumen lingkungan adalah ilegal serta berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat, seperti banjir dan kelangkaan air. Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah jelas mengatur kewajiban pengembang untuk melengkapi dokumen lingkungan sebelum memulai proyek.

Lebih jauh, advokat ini bahkan menyebut pernyataan Kadis PMPTSP sebagai bentuk ketidakpahaman birokrasi.

“Itu bentuk kebodohan dan menunjukkan beliau tidak paham soal perizinan. Bisa jadi Bupati salah menempatkan orang di posisi strategis,” tukasnya.

Sorotan serupa datang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Hasinuddin Firdaus, memastikan bahwa Royal Pabian belum mengajukan dokumen izin lingkungan.

“Belum masuk ke kita, jadi belum dilakukan AMDAL. Kalau izin lingkungannya belum terbit, tidak boleh ada aktivitas di lapangan. Itu termasuk pelanggaran,” tegas Hasinuddin, Sabtu (30/8/2025).

Publik kini menunggu langkah tegas Pemkab Sumenep, apakah tetap membiarkan pembangunan berjalan tanpa izin, atau menghentikannya demi menjaga hukum dan kelestarian lingkungan.

 

 

Editor : (Red)

Berita Terkait

Gerak Cepat Satreskrim Polresta Sumenep, Dua Terduga Pelaku Pencurian Motor di Guluk-Guluk Berhasil Diamankan
Pelarian Berakhir, Oknum Guru PNS Berstatus DPO Dibekuk Satreskrim Polresta Sumenep
Pemkab Sumenep Apresiasi FGD AJB, MBG Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Pangan Lokal
Polresta Sumenep Bongkar Dua Kasus Curanmor, Dua Honda Beat Berhasil Diamankan
Aktivis Sumenep Basori Soroti PUTR, Jalan Raya Campaka–Ganding Rusak Parah: Jangan Tunggu Korban!
Penyidik Akui Pukul Warga di Persidangan, Polisi Masalembu Bakal Dilaporkan ke Propam
Kebakaran di Pordapor Guluk-Guluk Hanguskan Dua Dapur dan Kandang Sapi, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta
Polemik Tangki Air Bersih CSR PT KEI, Agen Of Change Pertanyakan Transparansi BAST di Dinsos P3A Sumenep

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 19:26 WIB

Gerak Cepat Satreskrim Polresta Sumenep, Dua Terduga Pelaku Pencurian Motor di Guluk-Guluk Berhasil Diamankan

Senin, 9 November 2026 - 21:23 WIB

Pemkab Sumenep Apresiasi FGD AJB, MBG Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Pangan Lokal

Senin, 9 November 2026 - 20:51 WIB

Polresta Sumenep Bongkar Dua Kasus Curanmor, Dua Honda Beat Berhasil Diamankan

Jumat, 6 November 2026 - 12:59 WIB

Aktivis Sumenep Basori Soroti PUTR, Jalan Raya Campaka–Ganding Rusak Parah: Jangan Tunggu Korban!

Kamis, 5 November 2026 - 19:29 WIB

Penyidik Akui Pukul Warga di Persidangan, Polisi Masalembu Bakal Dilaporkan ke Propam

Berita Terbaru