SUMENEP, (TrendiKabar.com) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas PGRI Sumenep melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Kamis (18/12/2025), di Kantor Disdik setempat. Audiensi ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi kritis mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan program bantuan seragam sekolah serta mendorong evaluasi tata kelola pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan hasil kajian awal yang bersumber dari informasi publik dan pengamatan lapangan terkait implementasi kebijakan bantuan seragam yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Kami tidak dalam posisi menghakimi benar atau salah. Audiensi ini bertujuan untuk memperoleh klarifikasi agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat diluruskan secara objektif dan terbuka,” ujar perwakilan HMI Komisariat Universitas PGRI Sumenep.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menegaskan pentingnya verifikasi faktual terhadap setiap informasi yang beredar.
“Informasi di ruang publik tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itu, diperlukan pengecekan langsung agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” jelas Agus.
Sebagai bentuk pengawalan kebijakan, HMI mengusulkan agar dilakukan peninjauan bersama ke sekolah-sekolah penerima program bantuan seragam.
“Kami siap dilibatkan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program, semata-mata untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan,” kata perwakilan HMI.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Disdik Sumenep. Agus menyatakan pihaknya terbuka terhadap kolaborasi dengan elemen mahasiswa.
“Pada Januari 2026, kami berencana mengajak HMI melakukan peninjauan bersama ke sejumlah kecamatan,” ujarnya.
Selain membahas bantuan seragam, HMI juga menyoroti isu pemerataan kualitas pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana, dapat dirasakan secara merata,” ungkap perwakilan HMI.
Menanggapi hal tersebut, Agus mengakui bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan, terutama akibat keterbatasan anggaran.
“Persoalan ini telah kami sampaikan kepada Bupati Sumenep dan terus dicarikan solusi secara bertahap,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, HMI juga menyampaikan sejumlah catatan lapangan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih lanjut, antara lain terkait kedisiplinan tenaga pendidik dan efektivitas manajerial di satuan pendidikan.
“Kami menemukan beberapa kondisi yang perlu diklarifikasi dan dievaluasi demi perbaikan kualitas layanan pendidikan,” kata perwakilan HMI.
HMI juga meminta penjelasan resmi terkait informasi adanya kepala sekolah yang mengelola lebih dari satu satuan pendidikan, guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Menutup audiensi, HMI menegaskan bahwa seluruh masukan disampaikan dalam semangat kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami berharap hasil audiensi ini menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Sumenep,” pungkasnya.
HMI menyatakan akan terus mengawal implementasi kebijakan pendidikan dan membuka ruang komunikasi lanjutan dengan Dinas Pendidikan apabila di kemudian hari ditemukan persoalan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Editor : (Red)
