Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Perangkat Desa Poja Diselidiki, Camat Gapura Akui Belum Simpan SK

- Publisher

Sabtu, 14 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pemberhentian perangkat Desa Poja berinisial H terus bergulir di Polres Sumenep.

H melaporkan dugaan pemaksaan pengunduran diri yang diduga melibatkan Kepala Desa Poja, RY. Ia mengaku tanda tangannya dicatut dalam dokumen administrasi terkait proses pemberhentiannya dan hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian secara resmi.

Penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi, termasuk Camat Gapura, Sekretaris Desa Poja berinisial AF, serta Bendahara Desa Poja, HEP.

Camat Gapura, Imam Suhadi, membenarkan telah menerima panggilan penyidik.

“Iya mas menerima,” ujarnya melalui WhatsApp pada Sabtu (14/2/2026).

Ia mengaku belum hadir pada pemeriksaan sebelumnya karena kondisi kesehatan dan telah mengajukan penundaan.

“Belum hadir, belum siap karena izin saya kurang sehat, saya memohon untuk ditunda,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan siap memenuhi panggilan ulang.

“Siap,” tegasnya.

Soal arsip SK pemberhentian, Camat menjelaskan bahwa rekomendasi telah diteruskan ke DPMD, sementara dokumen SK diarahkan untuk disimpan di Desa Poja.

“Kalau menyimpan arsipnya, saya teruskan rekomnya ke DPMD. Arsip yang ada hanya sebatas surat-menyurat saja,” ujarnya.

Ia menegaskan, secara kewenangan, pemberhentian perangkat desa berada di tangan Kepala Desa.

“Itu kan yang memberhentikan Kepala Desa, seharusnya Kepala Desa yang menyampaikan. Saya mau konfirmasi lagi ke Kepala Desanya,” tambahnya.

Kuasa hukum H, Andy Chairul Anwar, S.H., menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini.

“Kami menuntut transparansi penuh dokumen SK pemberhentian. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba menyembunyikan atau memanipulasi arsip, karena itu jelas merugikan hak klien kami. Penyidik harus memanggil semua pihak terkait dan memastikan setiap dokumen diverifikasi dengan profesional,” ujarnya tegas.

Penulis : Mat Halil/Suri Hariady

Editor : (Red)

Berita Terkait

Survei Migas Resahkan Nelayan Pantura Sumenep, Aktivis Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep Turun Tangan
Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan
WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA
Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan
Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat
Demo Puskesmas Legung Batal! Kapus dan Dokter Minta Maaf, Keluarga Pilih Damai
Kapal Anugerah Bersama 17 Diduga Survei Seismik di Slopeng, Nelayan Mengaku Terusik, Pemkab Sumenep Belum Merespons
DIDUGA Rp5 MILIAR HASIL TAMBAK GARAM TAK MASUK KAS DESA, KADES MAJUNGAN DIADUKAN KE POLRES PAMEKASAN

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:52 WIB

Survei Migas Resahkan Nelayan Pantura Sumenep, Aktivis Desak Pemprov Jatim dan Pemkab Sumenep Turun Tangan

Sabtu, 21 November 2026 - 23:10 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Telah Digelar, Informasi Diakui Belum Merata, Mana yang Benar? Transparansi Pemkab Dipertanyakan

Sabtu, 21 November 2026 - 15:32 WIB

WAJAH SUPRIYADI BERLUMURAN DARAH DIPUKUL POLISI, DUA ANGGOTA POLSEK MASALEMBU AKAN DILAPORKAN PIDANA

Sabtu, 21 November 2026 - 09:39 WIB

Sekda Sumenep Klaim Sosialisasi Survei Seismik Sudah Digelar, Namun Akui Informasi Belum Sampai ke Kecamatan

Jumat, 20 November 2026 - 21:13 WIB

Polresta Sumenep Ungkap Kasus TPPO, Kapolresta Ariek Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat

Berita Terbaru