Oleh: Ketua Umum IMAKA Faizal Fendy
(TrendiKabar.com) – keracunan di SMAN 2 Kudus, yang mengakibatkan 118 peserta didik mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Program MBG, menjadi indikasi serius adanya kelemahan dalam pengendalian mutu, penerapan higienitas, serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Program yang secara normatif dirancang untuk meningkatkan status gizi peserta didik justru menimbulkan risiko kesehatan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan keselamatan publik.
Peristiwa tersebut harus dipahami sebagai alarm politik bagi seluruh pemangku kepentingan. Negara, melalui aparatur pelaksana di lapangan, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Program MBG dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada keselamatan penerima manfaat.
Pelaksanaan program tidak dapat direduksi sebatas pemenuhan target distribusi, melainkan harus menempatkan kualitas, keamanan, dan dampak kesehatan sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan.
Meskipun Program MBG memiliki urgensi strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terulangnya kasus keracunan merupakan bukti nyata adanya kegagalan implementasi kebijakan publik pada tingkat teknis.
Oleh karena itu, peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual semata, melainkan sebagai akumulasi persoalan struktural yang melibatkan pekerja lapangan, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya akuntabilitas penanggung jawab program dalam menegakkan standar yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut lagi, dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya mekanisme kontrol mutu, tidak konsistennya penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta rendahnya tingkat akuntabilitas sebagian pekerja MBG yang seharusnya berperan sebagai garda terdepan pelaksanaan program negara.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku pengurus Ikatan Mahasiswa Kepulauan Kangean (IMAKA) malang menghimbau sekaligus mengingatkan kepada seluruh pekerja MBG yang bertugas di wilayah Kepulauan Kangean agar kasus keracunan di SMAN 2 Kudus di jadikan pembelajaran kebijakan yang serius bagi para petugas MBG wilayah Kangean.
Mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, ketergantungan tinggi pada kondisi cuaca, serta potensi keterlambatan penanganan darurat, setiap bentuk kelalaian dalam pengelolaan makanan berisiko menimbulkan dampak kesehatan yang lebih kompleks dan sulit ditangani.
Oleh karena itu, para pekerja MBG di Kepulauan Kangean diharapkan untuk secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), memastikan seluruh bahan pangan berada dalam kondisi layak dan aman sebelum diolah, menjaga sanitasi peralatan dan lingkungan dapur sesuai standar kesehatan, serta melaksanakan setiap tahapan kerja berdasarkan SOP yang berlaku.
Pencegahan harus ditempatkan sebagai strategi utama, karena keselamatan dan kesehatan peserta didik di wilayah kepulauan merupakan tanggung jawab kolektif yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan program negara.
Editor : (Red)
