Oleh Fauzi As
“Ketika Garam Tak Lagi Asin bagi Petani”
(TrendiKabar.com) – Di negeri yang dikelilingi laut, petani garam justru sering hidup lebih asin daripada garam yang mereka panen sendiri.
Setiap musim datang, mereka menatap langit dengan doa. Ketika matahari terlalu malu muncul, garam gagal. Ketika produksi melimpah, harga jatuh.
Ketika harga naik, yang menikmati sering kali bukan petani. Dan seperti biasa, yang paling pandai berenang di tengah lautan keuntungan adalah tengkulak dan pemain besar yang bahkan sandalnya jarang menginjak tambak.
Madura sudah terlalu lama menjadi pulau penghasil garam yang paradoks. Garamnya masuk dapur nasional, tapi petaninya sering tidak mampu membeli harga hidup yang layak.
Karena itu, pertemuan di Botonika Surabaya pada 5 Mei 2026 kemarin terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, publik melihat ada upaya serius yang bukan sekadar seminar penuh spanduk, bukan sekadar pidato nasionalisme garam sambil makan seafood hotel berbintang.
Direktur Utama PT Garam
“Abraham Mose.” Ia merupakan eks Dirut PT Pindad yang kini fokus memimpin PT Garam. Mengambil langkah yang bagi sebagian orang mungkin dianggap tidak biasa: menggandeng pengusaha putra daerah.
Dan nama itu adalah H. Her.
Sebagian orang mengenalnya sebagai pengusaha tembakau. Sebagian lagi mengenalnya sebagai sosok kontroversial.
Tapi satu hal yang sulit dibantah: hampir setiap sektor yang disentuhnya selalu diarahkan pada satu narasi besar-bagaimana petani tidak terus menjadi kelompok paling lemah dalam rantai ekonomi.
Kini, misi itu merambah dunia garam.
Banyak pejabat bicara hilirisasi sambil memegang mikrofon. Tapi petani tidak butuh kata “hilirisasi”. Mereka butuh harga yang tidak mempermalukan keringat mereka sendiri.
Di sinilah ide “teknologi pemanis garam” mulai menarik. Bukan memaniskan rasa garamnya. Tapi memaniskan nasib petaninya.
Karena selama ini yang terjadi justru sebaliknya: garam rakyat dibeli murah, dicampur, dikemas ulang, diputihkan, lalu dijual berkali-kali lipat oleh industri.
Dan petani hanya mendapat sisa asin di ujung cerita.
Maka ketika muncul skema penyerapan langsung garam rakyat, pengolahan menjadi garam konsumsi dan industri pangan, serta rencana pemanfaatan aset PT Garam di Camplong, publik mulai melihat sesuatu yang selama ini hilang: keberpihakan.
Dan menariknya, keberpihakan itu tidak datang dari oknum yang tiap hari teriak “kedaulatan petani” di media sosial sambil ngopi di café ber-AC.
Ia datang dari meja bisnis.
Ironis memang. Kadang yang paling sering meneriakkan penderitaan rakyat justru tidak pernah membeli hasil keringat rakyat.
Tapi pengusaha yang sering dituduh macam-macam justru datang membawa skema penyerapan. Mungkin karena orang yang tiap hari berhadapan dengan pasar lebih mengerti arti stabilitas daripada mereka yang tiap hari menerima proposal seminar.
Skema yang dibahas dalam pertemuan itu sebenarnya sederhana, tapi sangat strategis. Garam petani dibeli dengan harga yang layak, garam diolah, masuk ke sektor konsumsi dan industri pangan.
Artinya Madura mulai mencoba keluar dari kutukan lama: menjadi daerah penghasil bahan mentah murah untuk memperkaya daerah lain.
Dan di titik inilah langkah Dirut PT Garam patut diapresiasi.
BUMN selama ini sering dianggap terlalu birokratis. Terlalu lambat. Terlalu sibuk rapat.
Tapi kali ini publik akan melihat pendekatan berbeda: membuka ruang kolaborasi dengan pengusaha lokal yang memahami kultur bawah, memahami ritme petani, memahami medan garam Madura bukan dari laporan meja, tapi dari realitas lapangan.
Ini bukan hanya kerja sama bisnis.
Ini bisa menjadi model baru stabilisasi harga berbasis kemitraan lokal.
Karena masalah garam Madura sebenarnya bukan semata produksi.
Tapi rantai distribusi, pengolahan, dan lemahnya posisi tawar petani.Petani garam selama ini seperti pemain bola tanpa gawang. Mereka disuruh produksi, tapi tidak diberi sistem perlindungan harga yang jelas.
Editor : (Red)
