SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akhirnya angkat bicara terkait benturan jadwal dua agenda strategis sektor pertembakauan yang digelar pada waktu yang sama. Melalui pesan WhatsApp kepada TrendiKabar.com, Rabu (29/7/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, membantah adanya unsur kesengajaan maupun sabotase dalam penjadwalan kegiatan tersebut.
Meski demikian, polemik itu tetap memunculkan sorotan publik terkait koordinasi antar pemangku kepentingan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menegaskan bahwa Rapat Penentuan Titik Impas Harga Tembakau Tahun 2026 yang dilaksanakan melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) telah dijadwalkan jauh sebelum munculnya undangan dari PCNU Sumenep.
“Agenda kami (Pemkab melalui Diskoperindag) sudah direncanakan sejak seminggu yang lalu,” ujar Agus Dwi Saputra saat dikonfirmasi TrendiKabar.com.
Menurut Agus, Pemkab sebelumnya tidak mengetahui adanya agenda Silaturahmi dan Musyawarah Stakeholder Pertembakauan yang diselenggarakan PCNU Sumenep pada waktu yang sama. Informasi tersebut baru diterima setelah Kepala Diskoperindag memperoleh undangan dari panitia pada Senin (27/7/2026).
“Terkait agenda pihak NU, Pemkab khususnya Diskoperindag sebelumnya tidak tahu. Baru mengetahui setelah Kadis Koperindag menerima undangan pada hari Senin tanggal 27 kemarin,” jelasnya.
Meski demikian, Agus menegaskan Pemkab tidak pernah memiliki niat mengabaikan ataupun mengganggu agenda organisasi lain. Bahkan, menurutnya, Diskoperindag telah melakukan komunikasi dengan panitia PCNU sebagai bentuk penghormatan terhadap forum tersebut.
“Pada hakikatnya pihak Pemkab, dalam hal ini Diskoperindag, siap menghadiri undangan dari pihak NU. Dan tadi pagi sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak panitia NU,” ungkapnya.
Namun, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya meredam pertanyaan publik. Pasalnya, kedua forum sama-sama membahas isu strategis mengenai tata niaga tembakau dan kepentingan ribuan petani di Kabupaten Sumenep. Benturan jadwal dinilai menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi dan sinkronisasi antar lembaga perlu diperkuat agar agenda yang memiliki tujuan serupa tidak justru berjalan sendiri-sendiri.
Di tengah besarnya perhatian terhadap masa depan komoditas tembakau, publik berharap pemerintah daerah mampu membangun koordinasi yang lebih baik dengan seluruh stakeholder, termasuk organisasi masyarakat, sehingga setiap kebijakan maupun forum strategis dapat saling melengkapi, bukan menimbulkan persepsi adanya tarik-menarik kepentingan.
Pemkab Sumenep sendiri menegaskan bahwa benturan agenda tersebut murni persoalan teknis penjadwalan dan bukan bentuk persaingan antar lembaga. Kendati demikian, polemik yang terlanjur mencuat menjadi pengingat bahwa koordinasi lintas stakeholder merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan petani tembakau.
Penulis : Suri Hariady
Editor : (Red)
