SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pergerakan Pemuda Indonesia (PPI) mendesak DPRD Kabupaten Sumenep membuka hasil kajian Badan Kehormatan (BK) terkait persoalan yang sebelumnya mereka adukan, khususnya menyangkut Nia Kurnia Fauzi.
Desakan tersebut disampaikan setelah PPI mengaku telah menunggu kurang lebih tiga bulan sejak persoalan beserta data pendukung disampaikan kepada DPRD Sumenep.
PPI mempertanyakan sikap DPRD yang kembali meminta data kepada massa aksi. Menurut mereka, data dan persoalan yang menjadi dasar pengaduan telah disampaikan sejak awal. Karena itu, proses pengkajian selayaknya menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD.
“Kenapa data kembali diminta kepada kami? Bukankah sejak awal kami sudah menyampaikan persoalan dan data yang menjadi dasar pengaduan? Kami datang sebagai mahasiswa dan warga Sumenep untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk menggantikan tugas Badan Kehormatan dalam melakukan kajian,” tegas PPI.
PPI mengaku tidak mempermasalahkan apabila hasil kajian DPRD menyatakan Nia Kurnia Fauzi tidak bersalah. Namun, mereka meminta kesimpulan tersebut disertai dasar, bukti, serta proses kajian yang jelas.
“Kalau memang sudah dikaji dan kesimpulannya tidak bersalah, ayo buka hasil kajiannya. Apa buktinya? Apa dasar kajiannya? Apa kesimpulannya? Kami ingin melihat bagaimana proses itu sampai pada keputusan tersebut,” lanjutnya.
Menurut PPI, masyarakat tidak semestinya hanya menerima sebuah kesimpulan tanpa mengetahui dasar dan proses yang melatarbelakanginya. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar publik dapat memahami dan menilai sendiri hasil kajian lembaga legislatif.
“Kami sudah menunggu kurang lebih tiga bulan. Kami sudah menyuguhkan persoalan dan data. Sekarang kami meminta DPRD menunjukkan hasil kajiannya. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, buka kajiannya dan biarkan publik menilai,” tegas PPI.
Dialog antara massa aksi dan pihak DPRD Sumenep pun tidak menemukan titik temu. Korlap 1 Asrof bersama Korlap 2 Subaydi kemudian mengajak massa melakukan penaburan bunga secara simbolik.
Aksi tersebut dimaknai sebagai simbol kekhawatiran bahwa kebenaran dan fakta akan ikut “terkubur” apabila hasil kajian serta data yang dipertanyakan publik tidak kunjung dibuka.
Bagi PPI, penaburan bunga bukan sekadar bentuk perlawanan, tetapi juga pesan moral kepada lembaga perwakilan rakyat agar tidak membiarkan fakta dan kebenaran terkubur di balik tembok institusi.
PPI menegaskan, pengawalan terhadap persoalan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol mahasiswa dan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Sumenep.
“Kami bukan tidak punya pekerjaan lain. Kami bertahan karena panggilan nurani. Kurang lebih tiga bulan kami menunggu kepastian. Sekarang waktunya DPRD menjawab dengan bukti dan hasil kajian, bukan sekadar pernyataan,” pungkasnya.
