Sistem PPDB 2025 Berubah, SMAN 1 Sumenep Imbau Kejujuran dalam Input Nilai Rapor

- Publisher

Kamis, 24 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala SMAN 1 Sumenep, Drs. Rafiudin, M.Pd, bersama para kepala SMP dan perwakilan desa se-Kabupaten Sumenep saat kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026 di Said Abdullah Hall, Kamis (24/4/2025).

Foto: Kepala SMAN 1 Sumenep, Drs. Rafiudin, M.Pd, bersama para kepala SMP dan perwakilan desa se-Kabupaten Sumenep saat kegiatan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025–2026 di Said Abdullah Hall, Kamis (24/4/2025).

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – SMAN 1 Sumenep menggelar sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025–2026, di kampusnya yang berlokasi di Jl. Payudan Timur No.1, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Kamis (24/4/2025).

Kepala SMAN 1 Sumenep, Drs. Rafiudin, M.Pd, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah perubahan penting dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Salah satu perubahan signifikan adalah peralihan dari sistem zonasi ke sistem domisili, yang kini memiliki porsi 35 persen dalam proses seleksi.

“Kalau sebelumnya zonasi sebesar 50 persen, sekarang diganti sistem domisili dengan proporsi yang lebih kecil, yaitu 35 persen,” jelas Rafiudin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.

Rafiudin juga menekankan bahwa nilai rapor kini menjadi faktor utama dalam seleksi PPDB. Ia mengimbau seluruh siswa SMP dan pihak sekolah untuk tidak bermain-main dalam pengisian nilai.

“Nilai rapor menjadi penentu utama. Semua sudah berbasis E-Rapor, jadi jangan coba-coba memanipulasi. Kami punya sistem yang dapat mendeteksi kecurangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika ada calon peserta didik dengan nilai rapor yang sama, maka sistem seleksi akan mempertimbangkan jarak domisili, usia, dan waktu pendaftaran.

“Jika nilai sama, akan dilihat dari jarak rumah ke sekolah. Kalau masih sama, dilihat usia. Terakhir, siapa yang lebih dulu mendaftar,” terang Rafiudin.

Mengenai tahapan awal pendaftaran, Rafiudin menjelaskan bahwa pengambilan PIN tidak harus dilakukan di SMAN 1 Sumenep.

“PIN bisa diambil di sekolah mana saja, termasuk SMK. Nantinya petunjuk teknis akan kami distribusikan ke seluruh kepala desa dan kepala sekolah SMP untuk dipahami bersama,” pungkasnya.

Penulis : Mat Halil/Suri Hariady

Editor : (Red)

Berita Terkait

Diduga Sebarkan Percakapan Pribadi, Akun TikTok “Berita” Dilaporkan ke Polisi di Tengah Naiknya Status Penyidikan Kasus Desa Poja
Usai Soroti Dugaan Dana Desa dan Mafia Tanah, Pengelola Akun TikTok Mengaku Didatangi Sekdes Kebundadap Timur dan Diminta Hapus Konten
Diam-diam Inspektorat Turun ke Kebundadap Timur, Dugaan Dana Desa Rp2,3 Miliar Mulai Terkuak
MBG dari SPPG Yayasan Bhakti Bunda Berjaya Kembali Dipersoalkan, Sekolah Pilih Tolak Demi Keselamatan Siswa
Kakek Cabuli Cucu di Lenteng, Kabur ke Cirebon hingga Dibekuk Satreskrim Polres Sumenep
PMII Sumenep Desak Revisi Perda Tembakau, Soroti Dugaan Celah “Mafia” hingga Bupati Tak Pernah Temui Massa Aksi
PMII UPI Dorong Revitalisasi Pusat Informasi Migas, Policy Brief Resmi Diserahkan ke SKK Migas Jabanusa
Rp10 Juta Tak Kunjung Cair, Arisan Get di Sumenep Dilaporkan ke Polisi

Berita Terkait

Sabtu, 16 Mei 2026 - 14:00 WIB

Diduga Sebarkan Percakapan Pribadi, Akun TikTok “Berita” Dilaporkan ke Polisi di Tengah Naiknya Status Penyidikan Kasus Desa Poja

Rabu, 13 Mei 2026 - 15:44 WIB

Usai Soroti Dugaan Dana Desa dan Mafia Tanah, Pengelola Akun TikTok Mengaku Didatangi Sekdes Kebundadap Timur dan Diminta Hapus Konten

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:22 WIB

Diam-diam Inspektorat Turun ke Kebundadap Timur, Dugaan Dana Desa Rp2,3 Miliar Mulai Terkuak

Kamis, 7 Mei 2026 - 20:50 WIB

Kakek Cabuli Cucu di Lenteng, Kabur ke Cirebon hingga Dibekuk Satreskrim Polres Sumenep

Kamis, 7 Mei 2026 - 20:46 WIB

PMII Sumenep Desak Revisi Perda Tembakau, Soroti Dugaan Celah “Mafia” hingga Bupati Tak Pernah Temui Massa Aksi

Berita Terbaru

Opini

“Jenderal yang Tak Menunggu Telepon”

Senin, 18 Mei 2026 - 21:04 WIB