21 Kiai dan Tokoh Guluk–Guluk–Ganding Tolak Proyek PLTS Daratan: Dukung Energi Terbarukan, Asal Tak Abaikan Keadilan Ekologis

- Publisher

Minggu, 4 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Sebanyak 21 kiai dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Guluk-Guluk dan Ganding, Kabupaten Sumenep, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) darat oleh PLN Indonesia Power. Penolakan ini ditegaskan dalam sebuah forum keagamaan dan sosial bertajuk Istighosah Kubro yang digelar pada 2 Mei 2025 di wilayah Guluk-Guluk.

Mereka menegaskan bahwa sikap tersebut bukanlah penolakan terhadap energi terbarukan, melainkan bentuk keberatan terhadap lokasi proyek yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan ekologis di wilayah daratan Sumenep.

“Kami mendukung energi bersih. Tapi kami menolak jika lokasinya justru mengorbankan ekosistem darat dan masyarakat sekitar. Ini soal keadilan ekologis dan masa depan anak cucu kami,” tegas KH. A. Syafiie Anshari dari Pondok Pesantren Annuqayah.

Nada serupa juga disampaikan KH. Ali Fikri yang mendorong agar pembangunan PLTS difokuskan ke wilayah kepulauan yang masih minim akses listrik.

“Kasihan rakyat di pulau-pulau. Mereka belum menikmati Indonesia Terang. PLTS lebih layak dibangun di sana untuk keadilan distribusi energi,” ujarnya.

Penolakan Berbasis Moral dan Ekologis

Acara Istighosah Kubro yang digelar di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kerusakan lingkungan mengangkat tema: “Memohon Perlindungan Allah SWT atas Keselamatan Alam, Air, dan Kehidupan Warga dari Ancaman Perusakan Lingkungan.”

Para tokoh menyuarakan keresahan akan potensi dampak ekologis pembangunan pembangkit di daratan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan warga. Mereka menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan proyek-proyek besar yang berpotensi mengubah lanskap ekologis dan sosial.

Berikut daftar lengkap 21 tokoh dan kiai yang menyatakan penolakan:

1. KH A Syafiie Anshari (PP Annuqayah)

2. KH Bushiri Ali Mufi (PP Annuqayah)

3. KH A Hanif Hasan (PP Annuqayah)

4. KH A Farid Hasan (PP Annuqayah)

5. KH A Syamli Muqsith (PP Annuqayah)

6. KH Mushtafa Erfan (PP Annuqayah)

7. K M Faizi (PP Annuqayah)

8. KH A Washil Khalid (Pangurai Bataal)

9. KH M Ali Fikri (PP Annuqayah)

10. KH Fathurrosi (PP Patapan)

11. K Marzuqi Asyari (PP Patapan)

12. KH Wiam Mannan (PP Lembung Praga)

13. KH Widadi Rahim (Alisaf Kalaban)

14. Sulaisi Abdurrazaq (Profesional)

15. K Zaifurrahman (Sumber Kembar)

16. K M Hasan Tsabit (PP Annuqayah)

17. K Ubaidillah Tsabit (PP Annuqayah)

18. K Luthfi Raziq (PP Brumbung Praga)

19. KH Moh Naqib Hasan (PP Annuqayah)

20. K Syihabuddin (PP Sumber Pinang Bataal)

21. KH Panji Taufiq (Guluk-Guluk)

Tuntutan Evaluasi dan Redistribusi Proyek Energi

Para tokoh mendesak pemerintah dan PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan PLTS di daratan. Mereka meminta agar pembangunan infrastruktur energi difokuskan pada wilayah-wilayah yang lebih membutuhkan, terutama kepulauan Sumenep yang hingga kini masih bergulat dengan keterbatasan akses listrik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PLN Indonesia Power terkait aspirasi dan penolakan warga serta tokoh agama tersebut.

Penulis : Harnawi

Editor : (Red)

Berita Terkait

Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Masih Misterius
Berbulan-bulan Disorot, Didemo PPD, Polresta Sumenep Tetapkan Asmawi Tersangka Kasus Siwalan
Harlah ke-97, LP Ma’arif NU Sumenep Tekankan Pembenahan Tata Kelola dan Sekolah Aman
Terima Video TikTok Warga, Tim Turjawali 12.0 Trunojoyo Tindak Dua Mobil Diduga Balap Liar
Usai Berbagi Jum’at Berkah, Bang Ali Ziarah ke Makam Ibunda Ainun Bani dan Abi Umar Syabibi
LHA Sempat Dikembalikan, Hampir 9 Bulan Kasus DD Poja-Kedatim di Kejari Sumenep Belum Jelas, Penanganan Dipertanyakan
Penantian Panjang Berbuah Lega, Warga Pasongsongan Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah
Tagihan Air Melonjak Rp700 Ribu, Dasar Akumulasi Perumda Sumekar Dipertanyakan

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 01:42 WIB

Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Masih Misterius

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 23:27 WIB

Berbulan-bulan Disorot, Didemo PPD, Polresta Sumenep Tetapkan Asmawi Tersangka Kasus Siwalan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Harlah ke-97, LP Ma’arif NU Sumenep Tekankan Pembenahan Tata Kelola dan Sekolah Aman

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Terima Video TikTok Warga, Tim Turjawali 12.0 Trunojoyo Tindak Dua Mobil Diduga Balap Liar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:29 WIB

LHA Sempat Dikembalikan, Hampir 9 Bulan Kasus DD Poja-Kedatim di Kejari Sumenep Belum Jelas, Penanganan Dipertanyakan

Berita Terbaru

Pendidikan

IMI Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kampus

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:07 WIB

Hukum & Kriminal

Tiga Bulan Masuk DPO, Keberadaan Guru ASN di Sumenep Masih Misterius

Senin, 5 Okt 2026 - 01:42 WIB