SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Genap 100 hari pemerintahan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., dan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, SH., alih-alih menunjukkan gebrakan nyata, kinerja duet ini justru dinilai jalan di tempat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) turun ke jalan, Senin (19/5/2025), membawa keresahan rakyat yang tak kunjung mendapat jawaban dari kursi kekuasaan.
Demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Pemkab Sumenep itu bukan sekadar ritual protes. Ia menjadi simbol kekecewaan yang kian mengeras di tengah publik. Koordinator Umum AMS, Abd. Halim, menyebut bahwa 100 hari Fauzi-Imam justru memperlihatkan wajah birokrasi yang lamban, tak peka, dan gagal merespons problem mendasar masyarakat.
“Kami tidak melihat lompatan kerja, yang ada justru pengulangan kegagalan. Jalan-jalan desa rusak parah, pelayanan publik macet, dan BUMD seperti PT. WUS serta PT. Sumekar cuma jadi papan nama tanpa manfaat bagi rakyat,” ujar Halim dalam orasinya.
AMS menyebut pemerintah daerah kehilangan sense of urgency. Program-program unggulan yang dijanjikan saat kampanye nyaris tak tampak batang hidungnya. Sementara itu, birokrasi di bawahnya dinilai hanya sibuk pada seremonial dan pelaporan manis di atas kertas, bukan pada perubahan konkret di lapangan.
Tiga tuntutan utama mereka sampaikan secara lugas dan terbuka:
1. Realisasi program prioritas dalam waktu maksimal tiga bulan. Jika tidak, mahasiswa menyatakan akan melaporkan stagnasi kinerja ini ke lembaga pengawasan tingkat provinsi dan pusat.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang dianggap hanya menyerap APBD tanpa kontribusi nyata bagi daerah. PT. WUS dan PT. Sumekar bahkan dinilai layak dibubarkan karena tak mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi lokal.
3. Audit kinerja OPD yang terbukti tak menjalankan prinsip good governance. AMS mendesak adanya reformasi birokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan pada elit atau kepentingan politik sesaat.
Korlap aksi, Diky Alamsyah, menyampaikan bahwa 100 hari pemerintahan seharusnya menjadi etalase awal dari keseriusan pemimpin daerah, bukan sekadar mengandalkan citra.
“Jangan jadikan jabatan sebagai pelampung popularitas. Kalau hanya bisa melempar janji dan menyalahkan waktu yang singkat, lalu untuk apa rakyat memilih? Kami mahasiswa tak akan diam jika kekuasaan justru menjauh dari rakyat,” serunya dengan lantang.
Aksi sempat memanas saat massa mencoba mendekati pintu gerbang kantor bupati, namun berhasil ditenangkan oleh aparat. Setelah menyampaikan seluruh tuntutan, massa membubarkan diri secara tertib.
Editor : (Red)
