SUMENEP, (TrendiKabar.com) –Ketika harga elpiji melon 3 kilogram menyentuh angka Rp30.000 di daratan, masyarakat sontak geger. Tapi di kepulauan Sumenep, angka itu sudah jadi rutinitas. Bahkan, warganya harus merogoh kocek lebih dalam Rp35.000, Rp40.000, bahkan hingga Rp45.000 per tabung.
Namun, siapa yang mendengar jeritan dari pulau-pulau seberang?
Badrul Aini, anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan suara bergetar, ia melontarkan kritik pedas.
“Apa bedanya kami dengan warga daratan? Apa karena kami tinggal di pulau, lantas kami tak pantas merasakan subsidi? Kami juga bayar pajak. Kami juga bagian dari negeri ini!”
Ironi itu nyata. Harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg resmi ditetapkan Rp18.000. Tapi di pulau-pulau seperti Kangean, Sapeken, atau Raas, harga itu hanyalah mimpi. Bahkan angka Rp28.000 yang masih di atas HET pun jarang ditemukan. Nyatanya, harga terus meroket dan pemerintah memilih bungkam.
“Kalau di daratan harga tembus Rp30.000, semua langsung ribut. Tapi kami sudah beli seharga itu bertahun-tahun, bahkan lebih mahal. Kami gak boleh marah? Kami gak boleh menjerit?” tegas Badrul.
Tak hanya soal elpiji. Solar subsidi pun jadi barang mewah. Di kepulauan, harganya bisa mencapai Rp9.000 hingga Rp11.000 per liter. Semua dibebankan ke masyarakat dengan alasan klasik: ongkos transportasi tinggi. Tapi di mana peran negara?
“Puluhan tahun kami disuruh bayar mahal. Tapi mereka yang duduk di kursi kekuasaan hanya diam. Tak ada solusi. Kami seperti bukan bagian dari Indonesia. Kalian kerjanya apa?!” sentil Badrul.
Di tengah ketimpangan itu, Badrul hanya meminta satu hal: keadilan. Pemerintah, menurutnya, harus berhenti menutup mata terhadap penderitaan warga kepulauan.
“Kalau pemerintah serius soal pemerataan, maka mulailah dari yang paling tertinggal. Berikan anggaran khusus untuk transportasi subsidi ke pulau. Antar elpiji itu ke kami. Jangan biarkan kami terus jadi korban diam dari sistem yang tak peduli.”
Suara-suara dari kepulauan mungkin tak menggema sekeras dari pusat. Tapi jeritannya nyata. Dan mereka hanya ingin satu pengakuan: bahwa mereka juga warga negara.
Editor : (Red)
