Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Promosi Jabatan ASN di Lingkungan Pemkab

- Publisher

Sabtu, 8 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Foto: Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

PONOROGO, (TrendiKabar.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat malam (7/11/2025). Penangkapan itu diduga berkaitan dengan dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, OTT berlangsung di wilayah Ponorogo dan turut mengamankan beberapa pihak dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Salah satu yang disebut terlibat adalah pejabat di RSUD dr. Hardjono Ponorogo, terkait dugaan pemberian uang dalam rangka perpanjangan masa jabatan direktur rumah sakit tersebut.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya kegiatan penegakan hukum di Ponorogo. Namun ia menegaskan, status hukum para pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan awal dan akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan,” ujar Ali Fikri, dikutip dari pernyataan resminya.

Pasca penangkapan, rumah dinas Bupati Ponorogo di kompleks Pringgitan tampak tertutup rapat. Sejumlah wartawan yang berupaya melakukan konfirmasi belum berhasil menemui pejabat terkait, sementara aktivitas di lingkungan pendopo disebut berjalan terbatas.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan Sugiri Sancoko tercatat sekitar Rp 6,3 miliar. Nilai tersebut terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, serta sejumlah kas dan setara kas.

Kasus dugaan jual-beli jabatan bukan hal baru di Indonesia. Praktik ini kerap menjadi sorotan karena berpotensi merusak sistem merit dalam birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Jika benar terbukti, kasus ini akan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana integritas ASN dapat dipertaruhkan demi kepentingan pribadi.

KPK hingga kini masih menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam transaksi promosi jabatan tersebut. Publik menanti hasil resmi dari lembaga antirasuah itu untuk memastikan sejauh mana peran Bupati Ponorogo dalam kasus ini.

 

Editor : (Red)

Berita Terkait

PMII Sumenep Desak Revisi Perda Tembakau, Soroti Lemahnya Perlindungan Petani
Pascapemberitaan Pajak Kendaraan Dinas, Nomor Wartawan Diduga Diblokir Kabid Aset BPKAD Sumenep
Kadis Disperkimhub Sumenep Dipanggil Kejati Jatim: Ada Apa di Balik Pemeriksaan Terkait BSPS 2024?
Kabid Perkimhub Sumenep Jadi Tersangka Baru Dugaan Korupsi Program BSPS

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 10:38 WIB

PMII Sumenep Desak Revisi Perda Tembakau, Soroti Lemahnya Perlindungan Petani

Kamis, 25 Desember 2025 - 08:06 WIB

Pascapemberitaan Pajak Kendaraan Dinas, Nomor Wartawan Diduga Diblokir Kabid Aset BPKAD Sumenep

Senin, 17 November 2025 - 09:57 WIB

Kadis Disperkimhub Sumenep Dipanggil Kejati Jatim: Ada Apa di Balik Pemeriksaan Terkait BSPS 2024?

Sabtu, 8 November 2025 - 00:05 WIB

Bupati Ponorogo Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Promosi Jabatan ASN di Lingkungan Pemkab

Rabu, 5 November 2025 - 09:02 WIB

Kabid Perkimhub Sumenep Jadi Tersangka Baru Dugaan Korupsi Program BSPS

Berita Terbaru