Ketua Umum IMAKA Soroti Gagalnya Mudik Kangean di Pelabuhan Kalianget: Bukti Minimnya Keseriusan Pemerintah

- Publisher

Minggu, 1 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua Umum IMAKA.

Foto: Ketua Umum IMAKA.

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Gagalnya puluhan penumpang berangkat ke Pulau Kangean dari Pelabuhan Kalianget, Kamis (12/2/2026), menuai sorotan tajam dari Ketua Umum IMAKA, Faizal Fendy.

Faizal Fendy menilai, gagalnya keberangkatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis keterbatasan armada, melainkan indikasi lemahnya perencanaan tahunan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan penumpang saat musim mudik.

“Jika kejadian ini terus berulang setiap tahun, maka yang bermasalah bukan lagi situasi teknis, melainkan pola perencanaan pemerintah daerah. Artinya, tidak ada evaluasi serius dari tahun ke tahun,” tegasnya.

Menurut Faizal, masyarakat kepulauan, khususnya Kangean, sepenuhnya bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama. Namun hingga kini, persoalan klasik minimnya armada saat periode padat penumpang belum juga terselesaikan.

Ia menyinggung kejadian serupa pada Januari 2026, ketika sejumlah penumpang tidak dapat diberangkatkan dengan alasan keselamatan karena kapasitas kapal melebihi batas. Meski alasan keselamatan penting, Faizal menilai pemerintah tidak boleh berhenti pada alasan normatif tanpa menghadirkan solusi konkret.

“Pemerintah seharusnya memiliki data proyeksi lonjakan penumpang setiap tahun. Kalau mudik selalu padat, mengapa tidak ada penambahan armada atau skema cadangan?” ujarnya.

IMAKA mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah jumlah kapal penyeberangan rute Kalianget–Kangean, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, Faizal Fendy meminta transparansi terkait jadwal, kapasitas angkut, serta rencana mitigasi apabila terjadi lonjakan penumpang atau kendala cuaca.

“Masyarakat kepulauan bukan warga kelas dua. Transportasi laut adalah kebutuhan dasar. Jika pemerintah tidak mampu menjamin akses ini secara layak dan terencana, maka wajar publik mempertanyakan komitmen pembangunan wilayah kepulauan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait insiden gagalnya keberangkatan puluhan penumpang tersebut.

Editor : (Red)

Berita Terkait

Penantian Panjang Berbuah Lega, Warga Pasongsongan Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah
Tagihan Air Melonjak Rp700 Ribu, Dasar Akumulasi Perumda Sumekar Dipertanyakan
STAIM Tarate Resmi Bertransformasi Menjadi ISMU, Advokat Mas’odi Beri Apresiasi
Kasus Sabu Talango Jangan Berhenti di Pengguna, Asal Barang dan Pemasok Jadi Pertanyaan
Sorotan Fasilitas Mewah di Cibinong, Karutan Sumenep Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus
Tagihan Air Melonjak Belasan Kali Lipat, Pelanggan Perumda Sumekar Pertanyakan Dasar Perhitungan
Tak Sekadar Duduk di Balik Meja, Kadis DLH Sumenep Turun Langsung Pantau Kenyamanan Taman Bunga
Kejari Luruskan Audit DD Poja dan Kebundadap Timur, Dokumen Direvisi, Arah Penanganan Dinanti

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 23:18 WIB

Penantian Panjang Berbuah Lega, Warga Pasongsongan Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah

Rabu, 30 September 2026 - 22:44 WIB

Tagihan Air Melonjak Rp700 Ribu, Dasar Akumulasi Perumda Sumekar Dipertanyakan

Rabu, 30 September 2026 - 02:17 WIB

STAIM Tarate Resmi Bertransformasi Menjadi ISMU, Advokat Mas’odi Beri Apresiasi

Rabu, 30 September 2026 - 01:55 WIB

Kasus Sabu Talango Jangan Berhenti di Pengguna, Asal Barang dan Pemasok Jadi Pertanyaan

Senin, 28 September 2026 - 20:45 WIB

Tagihan Air Melonjak Belasan Kali Lipat, Pelanggan Perumda Sumekar Pertanyakan Dasar Perhitungan

Berita Terbaru

Opini

MADURA TETAP “BAJINGAN”

Senin, 28 Sep 2026 - 22:44 WIB