DJP Hapus Sanksi Administratif Pajak: Ini Syarat dan Ketentuannya

- Publisher

Sabtu, 1 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

JAWA TIMUR, (TrendiKabar.com) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran, penyetoran, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025, yang ditetapkan pada 27 Februari 2025.

Alasan dan Tujuan Penghapusan Sanksi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, seiring dengan implementasi sistem Coretax DJP.

“Dengan kebijakan ini, wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran atau pelaporan akibat transisi sistem akan mendapatkan penghapusan sanksi administratif,” ujar Dwi Astuti, Jumat (28/2/2025).

Ketentuan Penghapusan Sanksi Administratif

DJP menetapkan penghapusan sanksi administratif dalam dua kategori utama:

1. Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Wajib pajak yang terlambat membayar pajak dalam periode tertentu tetap mendapatkan penghapusan sanksi, dengan rincian:

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari 2025 yang dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk Masa Pajak Januari 2025, yang dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025.

Bea Meterai, yang dipungut oleh Pemungut Bea Meterai, untuk:

Masa Pajak Desember 2024, dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025.

Masa Pajak Januari 2025, dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

2. Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian SPT

DJP juga memberikan penghapusan sanksi administratif bagi keterlambatan penyampaian SPT, dengan ketentuan:

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta SPT Masa Unifikasi untuk Masa Pajak Januari 2025, yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

SPT Masa PPN, yang seharusnya disampaikan hingga 10 Maret 2025, namun mengalami keterlambatan dalam Masa Pajak Januari 2025.

Mekanisme Penghapusan Sanksi

DJP memastikan penghapusan sanksi administratif dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Jika STP telah terbit sebelum kebijakan ini berlaku, maka DJP akan melakukan penghapusan sanksi secara jabatan.

Dampak dan Imbauan DJP

Kebijakan ini mendapat respons positif karena dinilai memberikan kepastian hukum dan mendukung kepatuhan pajak di tengah transisi ke sistem Coretax DJP. Sistem ini sendiri bertujuan meningkatkan efisiensi layanan pajak berbasis digital.

“Dengan adanya kebijakan ini, kami berharap wajib pajak tetap menjalankan kewajibannya tanpa terkendala sanksi administratif akibat perubahan sistem,” ujar Dwi Astuti.

DJP mengimbau wajib pajak untuk segera menyesuaikan diri dengan sistem Coretax dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi melalui situs resmi DJP atau menghubungi kantor pajak terdekat.

 

 

 

 

Editor : (Red)

Berita Terkait

Kebakaran di Pordapor Guluk-Guluk Hanguskan Dua Dapur dan Kandang Sapi, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta
Polemik Tangki Air Bersih CSR PT KEI, Agen Of Change Pertanyakan Transparansi BAST di Dinsos P3A Sumenep
Pengisian Solar Subsidi Pakai Jerigen Terekam di SPBU Gedungan Sumenep, BPH Migas Diminta Periksa
Hendak Tebus Emas, Nasabah Pegadaian Syariah Sumenep Justru Mendapati Barang Jaminan Telah Dilelang
Bantuan Beras Tiga Bulan Belum Tersalurkan, MP3S Pertanyakan Tanggung Jawab BULOG Madura
Antrean Panjang BBM di Sumenep Mereda, Sejumlah SPBU Kembali Kondusif
Bansos Pangan Tiga Bulan Belum Diterima Warga Arjasa, MP3.S Desak Bulog Buka Suara
Satlantas Polresta Sumenep Tanamkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas Sejak Dini di SD Nurul Bayan

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 21:39 WIB

Kebakaran di Pordapor Guluk-Guluk Hanguskan Dua Dapur dan Kandang Sapi, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta

Rabu, 4 November 2026 - 21:03 WIB

Polemik Tangki Air Bersih CSR PT KEI, Agen Of Change Pertanyakan Transparansi BAST di Dinsos P3A Sumenep

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:57 WIB

Pengisian Solar Subsidi Pakai Jerigen Terekam di SPBU Gedungan Sumenep, BPH Migas Diminta Periksa

Jumat, 30 Oktober 2026 - 22:27 WIB

Hendak Tebus Emas, Nasabah Pegadaian Syariah Sumenep Justru Mendapati Barang Jaminan Telah Dilelang

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:56 WIB

Bantuan Beras Tiga Bulan Belum Tersalurkan, MP3S Pertanyakan Tanggung Jawab BULOG Madura

Berita Terbaru