Sosialisasi Perizinan Provinsi Jatim, DPMPTSP Sumenep Dorong Pelaku Usaha Urus Izin Mandiri

- Publisher

Senin, 21 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Sosialisasi perizinan usaha kewenangan Provinsi Jawa Timur di Kantor Pemkab Sumenep, dihadiri Sekda, Kepala DPMPTSP Sumenep, dan perwakilan DPMPTSP Provinsi Jatim.

Foto: Sosialisasi perizinan usaha kewenangan Provinsi Jawa Timur di Kantor Pemkab Sumenep, dihadiri Sekda, Kepala DPMPTSP Sumenep, dan perwakilan DPMPTSP Provinsi Jatim.

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar sosialisasi perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Senin (21/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri berbagai pelaku usaha, mulai dari pengusaha tambang aliansi, produsen air minum dalam kemasan (AMDK), pengelola hotel, hingga pemilik usaha pencucian mobil yang memerlukan izin pengambilan air tanah. Narasumber berasal dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, serta menghadirkan Kepala UMKM Halal Hub Kabupaten Sumenep.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, SE, MM, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha agar mengetahui kewenangan perizinan, khususnya yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Izin pengambilan air tanah, perizinan tambang, dan beberapa jenis usaha lainnya sepenuhnya merupakan kewenangan provinsi. Kami ingin para pelaku usaha di Sumenep memahami prosedur dan dapat mengurus perizinan secara mandiri,” jelasnya.

Rahman menambahkan, seluruh perizinan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sudah berbasis sistem online dan tidak dipungut biaya. Namun, banyak pelaku usaha yang masih menggunakan jasa konsultan sehingga menimbulkan biaya tambahan.

“Kami mendorong agar pelaku usaha bisa mengurus langsung melalui sistem resmi seperti OSS, Minerba, dan Sadar Legalitas Berusaha. Semua gratis, asalkan diurus mandiri tanpa pihak ketiga,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap jumlah pelaku usaha berizin resmi semakin meningkat, sekaligus mendorong kemudahan investasi di wilayah setempat.

Penulis : Mat Halil/Suri Hariady

Editor : (Red)

Berita Terkait

FAKTA di Balik Pengawasan Pelabuhan Kalianget, KSOP Ungkap Batas Kewenangan Pemeriksaan Dokumen Kendaraan
13 Motor Diamankan Resmob di Pelabuhan Kalianget, Dua Ada di Dalam Kantor UPTD, Pengakuan Kepala UPTD Jadi Sorotan
Sidak Mendadak ke Pelabuhan Kalianget, Kadis Perkimhub Sumenep Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Oknum Petugas yang Terlibat Pelanggaran Hukum
Geger Pelabuhan Kalianget, Resmob Polresta Sumenep Amankan 13 Motor, Pengawasan Pengangkutan Jadi Sorotan
Polemik Rujukan Pasien BPJS di Puskesmas Legung, Kapus Akui Takut Dokter Tersinggung
Gerak Cepat Satreskrim Polresta Sumenep, Dua Terduga Pelaku Pencurian Motor di Guluk-Guluk Berhasil Diamankan
Pelarian Berakhir, Oknum Guru PNS Berstatus DPO Dibekuk Satreskrim Polresta Sumenep
Pemkab Sumenep Apresiasi FGD AJB, MBG Didorong Jadi Penggerak Ekonomi Pangan Lokal

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:31 WIB

FAKTA di Balik Pengawasan Pelabuhan Kalianget, KSOP Ungkap Batas Kewenangan Pemeriksaan Dokumen Kendaraan

Selasa, 17 November 2026 - 16:34 WIB

13 Motor Diamankan Resmob di Pelabuhan Kalianget, Dua Ada di Dalam Kantor UPTD, Pengakuan Kepala UPTD Jadi Sorotan

Selasa, 17 November 2026 - 13:36 WIB

Sidak Mendadak ke Pelabuhan Kalianget, Kadis Perkimhub Sumenep Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Oknum Petugas yang Terlibat Pelanggaran Hukum

Senin, 16 November 2026 - 18:09 WIB

Geger Pelabuhan Kalianget, Resmob Polresta Sumenep Amankan 13 Motor, Pengawasan Pengangkutan Jadi Sorotan

Senin, 16 November 2026 - 16:39 WIB

Polemik Rujukan Pasien BPJS di Puskesmas Legung, Kapus Akui Takut Dokter Tersinggung

Berita Terbaru