Ketua DPC Mimbar Peradaban Indonesia Soroti Dugaan Penyimpangan BSPS 2024 di Dungkek: “Ada yang Diduga Tak Sesuai Juknis, Ada yang Dipinjam Identitasnya”

- Publisher

Selasa, 6 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 kembali menuai sorotan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mimbar Peradaban Indonesia Kabupaten Sumenep, Dafa Irwanto Saputra, angkat bicara soal dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan di dua desa di Kecamatan Dungkek, yakni Desa Dungkek dan Desa Jadung.

Menurut Dafa, laporan dari warga menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam distribusi bantuan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya penerima yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), serta dugaan penggunaan identitas warga miskin untuk meloloskan pihak tertentu sebagai penerima.

“Kami temukan berbagai bentuk dugaan pelanggaran. Ada penerima yang tidak sesuai juknis dan tidak mengetahui haknya. Ada pula warga yang KTP-nya dipinjam untuk keperluan administrasi, tapi bantuan justru diterima oleh orang lain. Bahkan, ada penerima yang tidak memahami bentuk dan nilai bantuan yang seharusnya mereka terima,” jelasnya, Selasa (6/5/2025).

Dafa menyambut baik inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ke wilayah kepulauan Sumenep. Namun, ia menekankan perlunya perluasan pengawasan ke wilayah daratan, termasuk Kecamatan Dungkek, yang juga diduga terjadi penyimpangan.

“Kami apresiasi sidak di kepulauan, tapi jangan sampai wilayah daratan diabaikan. Dugaan pelanggaran di Dungkek sangat serius,” tegasnya.

Ia juga menduga adanya keterlibatan sejumlah oknum, mulai dari panitia pelaksana, perangkat desa, hingga pihak berkepentingan lainnya.

“Masyarakat banyak yang takut berbicara. Ada tekanan, rasa enggan, dan ketidaktahuan soal hak mereka. Ini membuat banyak kasus tidak terungkap. Tapi kami berkomitmen mendorong agar ini diusut tuntas,” ujarnya.

Dafa menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. “Jangan sampai yang dikorbankan hanya petugas lapangan. Jika ada aktor intelektual di balik dugaan ini, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban. Ini soal keadilan dan integritas negara dalam melayani rakyat kecil,” pungkasnya.

Penulis : Harnawi

Editor : (Red)

Berita Terkait

PMII Sumenep Desak Revisi Perda Tembakau, Soroti Lemahnya Perlindungan Petani
Audiensi Memanas PPD Soroti Dugaan Penebangan Sepihak oleh PLN Izin Tak Ditunjukkan Jawaban Berbelit
Janji Rilis Kokain 27,83 Kg “Menguap”, Jurnalis Sumenep Menunggu Tanpa Kepastian
Respons Cepat Pertamina dan Agen, Pasokan LPG di Sumenep Kembali Normal Pasca Ramadan
Menunggu Viral Baru Bergerak, Tiang Lampu Hantu Poja Akhirnya Menyala, Proses Hukum Tetap Berjalan
15 Tahun Jalan Raya Dungkek Rusak, Warga Terpaksa Swadaya: Akses Wisata Gili Iyang Ikut Terancam
Tiang Lampu “Hantu” Poja: Anggaran Rp 71 Juta Baru Dipasang Setelah Laporan Topan ke Kejaksaan
Anggota Dewan Fraksi PAN Angkat Bicara, PLN ULP Sumenep Disorot dalam Dugaan Penebangan Siwalan Tanpa Izin

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 10:38 WIB

PMII Sumenep Desak Revisi Perda Tembakau, Soroti Lemahnya Perlindungan Petani

Selasa, 14 April 2026 - 18:43 WIB

Audiensi Memanas PPD Soroti Dugaan Penebangan Sepihak oleh PLN Izin Tak Ditunjukkan Jawaban Berbelit

Selasa, 14 April 2026 - 15:32 WIB

Janji Rilis Kokain 27,83 Kg “Menguap”, Jurnalis Sumenep Menunggu Tanpa Kepastian

Sabtu, 11 April 2026 - 22:31 WIB

Menunggu Viral Baru Bergerak, Tiang Lampu Hantu Poja Akhirnya Menyala, Proses Hukum Tetap Berjalan

Sabtu, 11 April 2026 - 18:00 WIB

15 Tahun Jalan Raya Dungkek Rusak, Warga Terpaksa Swadaya: Akses Wisata Gili Iyang Ikut Terancam

Berita Terbaru