Ketua DPC Mimbar Peradaban Indonesia Soroti Dugaan Penyimpangan BSPS 2024 di Dungkek: “Ada yang Diduga Tak Sesuai Juknis, Ada yang Dipinjam Identitasnya”

- Publisher

Selasa, 6 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, (TrendiKabar.com) – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 kembali menuai sorotan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Mimbar Peradaban Indonesia Kabupaten Sumenep, Dafa Irwanto Saputra, angkat bicara soal dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan di dua desa di Kecamatan Dungkek, yakni Desa Dungkek dan Desa Jadung.

Menurut Dafa, laporan dari warga menunjukkan adanya potensi pelanggaran dalam distribusi bantuan. Temuan di lapangan mengindikasikan adanya penerima yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), serta dugaan penggunaan identitas warga miskin untuk meloloskan pihak tertentu sebagai penerima.

“Kami temukan berbagai bentuk dugaan pelanggaran. Ada penerima yang tidak sesuai juknis dan tidak mengetahui haknya. Ada pula warga yang KTP-nya dipinjam untuk keperluan administrasi, tapi bantuan justru diterima oleh orang lain. Bahkan, ada penerima yang tidak memahami bentuk dan nilai bantuan yang seharusnya mereka terima,” jelasnya, Selasa (6/5/2025).

Dafa menyambut baik inspeksi mendadak (sidak) yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ke wilayah kepulauan Sumenep. Namun, ia menekankan perlunya perluasan pengawasan ke wilayah daratan, termasuk Kecamatan Dungkek, yang juga diduga terjadi penyimpangan.

“Kami apresiasi sidak di kepulauan, tapi jangan sampai wilayah daratan diabaikan. Dugaan pelanggaran di Dungkek sangat serius,” tegasnya.

Ia juga menduga adanya keterlibatan sejumlah oknum, mulai dari panitia pelaksana, perangkat desa, hingga pihak berkepentingan lainnya.

“Masyarakat banyak yang takut berbicara. Ada tekanan, rasa enggan, dan ketidaktahuan soal hak mereka. Ini membuat banyak kasus tidak terungkap. Tapi kami berkomitmen mendorong agar ini diusut tuntas,” ujarnya.

Dafa menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. “Jangan sampai yang dikorbankan hanya petugas lapangan. Jika ada aktor intelektual di balik dugaan ini, mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban. Ini soal keadilan dan integritas negara dalam melayani rakyat kecil,” pungkasnya.

Penulis : Harnawi

Editor : (Red)

Berita Terkait

Harlah ke-97, LP Ma’arif NU Sumenep Tekankan Pembenahan Tata Kelola dan Sekolah Aman
Terima Video TikTok Warga, Tim Turjawali 12.0 Trunojoyo Tindak Dua Mobil Diduga Balap Liar
Usai Berbagi Jum’at Berkah, Bang Ali Ziarah ke Makam Ibunda Ainun Bani dan Abi Umar Syabibi
LHA Sempat Dikembalikan, Hampir 9 Bulan Kasus DD Poja-Kedatim di Kejari Sumenep Belum Jelas, Penanganan Dipertanyakan
Penantian Panjang Berbuah Lega, Warga Pasongsongan Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah
Tagihan Air Melonjak Rp700 Ribu, Dasar Akumulasi Perumda Sumekar Dipertanyakan
STAIM Tarate Resmi Bertransformasi Menjadi ISMU, Advokat Mas’odi Beri Apresiasi
Kasus Sabu Talango Jangan Berhenti di Pengguna, Asal Barang dan Pemasok Jadi Pertanyaan

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Harlah ke-97, LP Ma’arif NU Sumenep Tekankan Pembenahan Tata Kelola dan Sekolah Aman

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Terima Video TikTok Warga, Tim Turjawali 12.0 Trunojoyo Tindak Dua Mobil Diduga Balap Liar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Usai Berbagi Jum’at Berkah, Bang Ali Ziarah ke Makam Ibunda Ainun Bani dan Abi Umar Syabibi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:29 WIB

LHA Sempat Dikembalikan, Hampir 9 Bulan Kasus DD Poja-Kedatim di Kejari Sumenep Belum Jelas, Penanganan Dipertanyakan

Rabu, 30 September 2026 - 23:18 WIB

Penantian Panjang Berbuah Lega, Warga Pasongsongan Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah

Berita Terbaru

Teknologi

SURAT AI PADA PRESIDEN DAN MENHAN

Jumat, 2 Okt 2026 - 11:53 WIB