SUMENEP (TrendiKabar.com) — Kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep kembali menuai sorotan. Setelah sebelumnya dikeluhkan oleh wali murid di Yayasan Al-Kiram, Desa Candi, Kecamatan Dungkek, menu MBG di lingkungan pesantren kembali beredar dan memicu kekhawatiran publik terkait kecukupan gizi peserta didik.
Berdasarkan dokumentasi foto menu MBG terbaru yang diterima TrendiKabar.com, satu porsi makanan terlihat terdiri dari nasi putih, potongan kecil lauk ayam, keripik tempe, sayuran rebus dalam jumlah terbatas, serta beberapa butir buah anggur. Penyajian tersebut dinilai jauh dari standar ideal pemenuhan gizi anak usia sekolah.
Sejumlah wali murid menilai menu tersebut tidak sebanding dengan tujuan awal program MBG yang dirancang untuk menjamin asupan nutrisi layak dan berimbang bagi siswa.
“Kalau porsinya seperti ini, kami khawatir anak hanya kenyang sebentar. Dari sisi gizi dan kecukupan lauk, jelas memprihatinkan,” ujar salah satu wali murid berinisial I kepada TrendiKabar.com, Sabtu (17/01/2026).
Menanggapi keluhan tersebut, TrendiKabar.com mengonfirmasi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), M. Rofik. Ia mengakui adanya kekeliruan dalam penyajian menu MBG dan menyampaikan permohonan maaf kepada wali murid.
“Mohon maaf, ini kesalahan dari kami. Jika ada keteledoran seperti ini, seharusnya bisa langsung dikonfirmasi ke pihak dapur agar menu segera diganti,” ujarnya.
Saat ditanya terkait mekanisme pengawasan, mengingat keluhan serupa dinilai berulang, khususnya di lingkungan pesantren, M. Rofik menyatakan pihaknya telah melakukan pengawasan dan akan melakukan evaluasi.
“Sebenarnya kami sudah melakukan pengawasan. Ke depan kami akan lebih detail lagi dan akan kami evaluasi,” katanya.
Namun, klaim pengawasan tersebut diuji oleh fakta di lapangan. Pasalnya, persoalan kualitas dan porsi menu MBG kembali muncul dan terulang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: jika pengawasan telah dilakukan, mengapa menu yang dinilai tidak layak masih kembali terdistribusi kepada peserta didik? Situasi ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan yang berjalan belum efektif, padahal program MBG menyangkut pemenuhan hak gizi anak dan dibiayai oleh anggaran negara.
Penulis : Mat Halil/Suri Hariady
Editor : (Red)
