JAKARTA, (TrendiKabar.com) – Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tetapi juga dugaan praktik korupsi lain yang dinilai menggurita di berbagai sektor pembangunan. Ketua LSM Karya Anak Bangsa, Ahmad Rizali, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung ke Sumenep untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Desakan itu ia sampaikan melalui surat resmi kepada Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Jakarta, Senin (1/9/2025). Rizali menilai, masyarakat sudah terlalu lama resah melihat mandeknya penanganan kasus-kasus korupsi di daerah.
“Kalau hanya mengandalkan aparat penegak hukum di daerah, banyak kasus yang jalan di tempat. Karena itu, KPK jangan hanya menunggu laporan di meja, tapi harus turun langsung ke Sumenep. Publik tidak boleh terus jadi korban,” tegas Rizali.
Menurutnya, pola dugaan korupsi di Sumenep sudah menyerupai sistem yang terorganisir. Berbagai proyek infrastruktur, pengelolaan dana desa, hingga program sosial rawan menjadi ajang bancakan anggaran.
“Jangan sampai elite politik dan birokrasi bermain di atas penderitaan rakyat kecil,” tambahnya.
Dalam suratnya, Rizali mengajukan lima poin desakan utama: KPK harus menelusuri aliran dana mencurigakan, mengusut semua pihak tanpa pandang bulu, mengambil alih kasus yang mandek di tingkat daerah, memastikan penetapan tersangka bagi yang terbukti bersalah, serta menjamin proses hukum bebas intervensi politik.
Rizali menegaskan, bila KPK berani turun ke Sumenep, maka kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi akan teruji. Sebaliknya, jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat akan menilai negara abai terhadap praktik korupsi yang semakin merugikan rakyat di daerah.
Editor : (Red)
